BBM Naik Tinggi, LPNU Jatim Sebut UMKM di Ambang Krisis

Jatim – Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama ( LPNU ) Jawa Timur (Jatim), Fauzi Priambodo mengingatkan pemerintah, saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berada di ambang krisis.

Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak  (BBM) bersubsidi per 3 September 2022 lalu.

“Dampak ekonomisnya, kami prediksi akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat terhadap barang yang cukup signifikan,” kata Fauzi saat dikonfirmasi, Rabu, 7 September 2022.

Fakta di lapangan, lanjutnya, UMKM sudah kesulitan menjual produk-produknya. Bahkan sebelum Covid-19 melanda. Puncaknya saat pandemi, yang akhirnya memaksa para pelaku UMKM itu untuk vakum dari bisnisnya. 

Fakta yang dituturkan Fauzi itu, berdasarkan apa yang diketahui saat melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM.

"Sebenarnya krisis ini sudah terjadi sebelum Covid. Mereka sudah menunjukkan tentang bagaimana kondisi usaha mereka. Ketika terjadi Covid, adalah puncaknya. Di mana UMKM sudah tidak dapat menjual produknya," ungkapnya. 

“Setelah Covid mereka berjuang keras, mereka memiliki modal terakhir dan 'senjata' terakhir untuk bergerak dan kembali bisa survive lagi," sambungnya.

Baca juga: BLT Bertambah, Ikatan Sarjana Ekonomi Ajak Mengawasi

Oleh karena itu, tandas Fauzi, kebijakan terhadap kenaikan subsidi BBM seharusnya tidak terjadi. Sebab efek domino yang ditimbulkannya begitu besar terhadap 'hidup-mati' UMKM, karena kemampuan modalnya yang sangat terbatas.

"Rata-rata UMKM itu, kemampuan untuk hidup itu sangat pendek dibandingkan perusahaan besar. Setiap usaha itu memiliki batasan usaha untuk bergerak. Ketika modal itu minus, turun, turun dan turun, itu berarti ada efek besarnya. Mungkin bisa terjadi kebangkrutan hingga kolaps," katanya.

Jika kemungkinan buruk ini terjadi, masih kata Fauzi, maka otomatis akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran, dan secara otomatis akan menambah beban negara.

Baca juga: Anas Resmi Menpan-RB, Jokowi: Track Recordnya Jelas!

Sementara UMKM sendiri, menurut Fauzi, adalah salah satu pilar negara. "Data Word Bank, hampir 64 persen tenaga kerja yang mempengaruhi UMKM, bukan diserap oleh pabrik besar, karena pabrik besar itu menjalankan mesinisasi dan sebagainya," paparnya.

Ia pun berharap pemerintah tidak memberikan bantuan BLT yang bersifat sementara. Tapi lebih dari itu, harus ada stimulus lain agar UMKM dapat bertahan.

"Bapak Jokowi memberikan solusi dalam beberapa bulan ada BLT. Hemat kami, dari BLT tadi harus berdampak pada daya beli masyarakat," harapnya.