Temukan Banyak Kesalahan, Pemuda Pancasila Jatim Desak Publikasi Sirekap Dibenahi

"Kita sampaikan bahwa C1 hasil DPD banyak yang tidak sesuai dengan sirekap," ungkapnya. 

Begitu pula di TPS 31 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Ada penggelembungan suara. Temuan tanggal 15 Februari itu kemudian langsung ditembuskan pada KPU dan Bawaslu dengan pertimbangan demi menjaga marwah demokrasi. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara C1 dan sirekap. Ia pun menyampaikan banyak terjadi eror sistem. 

"Bagaimana bisa terjadi eror sistem? Angka penggelembungan hanya ada di beberapa calon saja. Maka sama halnya ini adalah sementara dugaan kami sistem yang dierorkan," katanya. 

Namun sampai saat ini sama sekali tidak ada perbaikan. Meskipun KPU mengatakan bahwa perbaikan akan dilakukan pada saat penghitungan PPK. Akan tetapi PP Jatim meminta agar KPU merevisi dan memperbaiki sistem baru kemudian penghitungan di PPK. Sementara proses terus berjalan. 

"Kalau tidak begitu, maka kami akan chaos di lapangan. Karena kami berpedoman di Sirekap dan C1," tegasnya. 

Senada, Adik Dwi Putranto, Ketua Harian MPW PP Jatim didampingi Sekretaris PP Jatim Agus Muslim meminta KPU menghentikan penghitungan di PPK sampai ada perbaikan sistem terlebih dahulu. Mereka kecewa karena KPU hanya menyampaikan klarifikasi minta maaf. Padahal berdasarkan UU informasi publik, lanjutnya, KPU harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. 

"Karena jika begini akan membentuk opini yang tidak benar siapa yang masuk dan lolos ke Senayan. Akhirnya chaos dianggap satu dan yang lainnya saling mendzolimi. Tidak cukup hanya dengan meminta maaf," tegasnya.