Dana Hibah Pilkada Mojokerto Capai 82 Miliar, Lebih Banyak untuk Honor Badan Adhoc

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal mengatakan, dana hibah dari Pemkab Mojokerto itu juga digunakan honorarium dam operasiaonal penyelengara di tingkat kecamatan dan desa. Meliputi Panwascam, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). 

“Sudah dicairkan di Bank ke rekening Bawaslu. Penggunaannya paling besar untuk honor dan operasional badan adhoc, hampir 80 persen,  sisanya untuk kegiatan Bawaslu kabupaten seperti sosialisasi,” ungkapnya. 

Anggaran tersebut juga  untuk mendanai kegiatan bimbingan teknis kepada seluruh badan adhoc dan sosialisasi serta pengawasan ke masyarakat. 

Dody menambahkan, pada Pemilu 2024 lalu Bawaslu Kabupaten Mojokerto hanya mendapat anggaran Rp 11 miliar. Sehingga pihaknya terpaksa mengurangi pembiayaan di beberapa pos. Seperti anggaran untuk piket Sentra Gakkumdu. Dengan kenaikan di Pilkada Kabupaten Mojokerto 2024, Dody menegaskan, akan lebih memaksimalkan peran pengawasan. 

“Kemarin (Pemilu 2024) kita hanya disokong Rp 11 miliar. Artinya saat ini harusnya lebih maksimal. Sebab kemarin ada beberapa yang ditiadakan,  seperti honor piket Gakkumdu. Nah, sekarang kita anggarkan,” pungkasnya. 

Sementara itu, pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bakal dibuka pada 27-29 Agustus 2024, dilanjutkan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Jadwal kampanye pasangan calon ditetapkan pada 25 September-23 November 2024.