Wakil Ketua NU Jatim Angkat Bicara Soal Maraknya Kasus Korupsi

Jatim – Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib turut angkat bicara soal maraknya kasus dugaan korupsi di Jawa Timur. Ia pun turut prihatin dengan kondisi yang seharusnya tidak terjadi di Jawa Timur. 

“Turut prihatin ya karena masih tingginya indikator korupsi di Jawa Timur,” kata Gus Salam, sapaan lekatnya saat dikonfirmasi Viva Jatim, Kamis malam, 1 Desember 2022.

Diberitakan sebelumnya, bahwa KPK telah mengantongi 268 kasus dugaan korupsi di Jawa Timur. Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2022. 114 laporan dalam proses tindaklanjut, sedangkan lain masih menunggu giliran untuk dilidik dan disidik.

Masyaikh Pondok Pesantren Denanyar Jombang ini memandang bahwa maraknya kasus korupsi disebabkan karena gaya hidup, mentalitas dan biaya politik yang tinggi. Menurut Gus Salam bila sudah diberi amanah sebagai pejabat publik, cenderung memilih gaya hidup yang elit. Akibatnya menelan biaya yang juga tidak sedikit.

“Ini bisa terjadi karena gaya hidup, mentalitas dan biaya politik yang tinggi,” tambahnya.

Tak dapat dipungkiri, menurut Gus Salam, mentalitas dan biaya politik yang tinggi juga mengakibatkan oknum-oknum pejabat publik malakukan korupsi. Modal untuk bisa menjadi calon dan bahkan untuk bisa terpilih sangat besar. Akibatnya ketika sudah terpilih, korupsi adalah satu-satunya jalan yang dipilih untuk melunasi utang dari biaya politik yang dikeluarkan saat pencalonan. 

Ia pun berharap, KPK sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi agar lebih fokus kepada upaya pencegahan. Hal itu, menurut Gus Salam, jauh lebih penting agar tidak lahir generasi-generasi penerus yang merugikan negara. Bahkan pihaknya juga berharap agar KPK juga terlibat aktif di dalam memperjuangkan biaya-biaya politik yang wajar. 

“Yang justru lebih penting sekarang adalah bagaimana KPK bisa lebih fokus kepada pencegahan dan turut memperjuangkan biaya politik yang wajar,” pintanya.

Kepada para oknum pejabat publik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Gus Salam meminta agar disanksi tegas dan setimpal. Sehingga ada efek jera yang bisa dirasakan oleh pelaku. Juga yang tak kalah penting adalah juga melibatkan masyarakat agar sadar bahwa budaya korupsi sangat berbahaya untuk bangsa dan negara. 

“Mereka harus diberi sanksi yang tegas dan setimpal. Kemudian untuk pencegahannya, KPK juga harus melibatkan peran aktif masyarakat agar mereka tahu dan sadar bahwa budaya korups sangat berbahaya,” pungkasnya.