Geliat Usaha Percetakan di Surabaya Banjir Orderan APK Jelang Pilkada 2024

Ketua DPD PPG Jatim, Iwan Dhamar.
Sumber :
  • Viva Jatim/M Dofir

Surabaya, VIVA Jatim – Setiap datangnya pesta demokrasi di tanah air, para pelaku usaha percetakan menjadi sangat sibuk. Karena mereka selalu kebanjiran order pembuatan alat peraga kampanye alias APK.

Di momen jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 ini. Para pengusaha percetakan mengaku mulai menerima pesanan sejumlah APK. Mulai dari jenis baliho, pamflet hingga banner.

Padahal menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye yang identik dengan keberadaan APK ini, baru dilaksanakan pada 25 September hingga 23 November 2024, mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPG) Jawa Timur, Iwan Dhamar, menyampaikan, geliat pesanan APK mulai dirasakan dalam kurun sebulan terakhir ini.

Ia menyebut, ada beberapa daerah di Jawa Timur yang mulai memesan APK untuk mempromosikan calon-calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024 mendatang, satu diantaranya adalah Sidoarjo. Tim sukses salah satu calon yang digadang-gadang akan bertanding memperebutkan kursi Bupati di kabupaten itu dikatakan Iwan, mulai memesan sejumlah APK.

Namun untuk sementara ini, pesanan masih didominasi dari luar Pulau Jawa.

"Jadi yang sudah masuk [pesan] itu dari calon kepala daerah di Kalimantan, Sulawesi. Jadi mungkin di mereka kalau cetak di daerahnya lebih mahal daripada di Surabaya. Jadi pesanan mulai banyak, di percetakan saya sendiri juga sudah mulai," ujar Iwan, Selasa, 9 Juli 2024.

Bila dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan presiden kemarin, Pilkada 2024 justru menurutnya, lebih membawa berkah bagi para pelaku percetakan. Sebab order pembuatan APK untuk pemilihan kepala daerah cenderung merata di semua kabupaten atau kota.

"Karena kan kalau pemilihan [Pileg dan Pilpres] kemarin di handle pusat. Tiba-tiba saja baliho sudah ada dimana-mana, kita tidak tahu cetaknya dimana. Kalau Pilpres kemarin lebih banyak pusat yang menyiapkan, tapi kalau Pilkada ini lebih disentralisasi. Di 38 kabupaten semua ada pesanan," lanjutnya.

Ia menyebut, APK yang banyak dipesan untuk sementara ini jenis brosur berisi profil sang calon kepala daerah.

"Karena untuk sosialisasi calon mereka, jadi brosur lebih banyak. Baliho sudah ada beberapa tapi belum seberapa masif karena belum ada penentuan mereka nomor urut berapa," tandasnya.

Iwan memprediksi, para pelaku usaha percetakan akan semakin kebanjiran order disaat mendekati masa kampanye mendatang. Terutama setelah penentuan nomor urut pasangan calon kepala daerah.

"Pengesahan, penentuan nomor urut biasanya langsung rame [pesanan APK]. Bisa lebih 100 persen peningkatannya," kata dia.

Dalam situasi ini, Iwan menyampaikan, para pelaku usaha biasanya saling bekerjasama mengerjakan pesanan APK agar selesai sesuai jadwal yang ditentukan pemesan.

Selain itu, fenomena perang harga juga kadang mewarnai saat momen ini. Hal itu kata Iwan, sudah biasa terjadi dalam bisnis percetakan.

"Tapi menurut saya bersinergi lebih baik daripada harus banting-bantingan harga. Kalau banyak order ya dibagi saja supaya tepat waktu," tutupnya.