Atasi Fenomena Politik Transaksional, Paslon FINAL Gagas Pembentukan Komite Anti Korupsi di Sumenep

Sumenep, VIVA Jatim – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, KH Muh Ali Fikri dan KH Muh Unais Ali Hisyam (FINAL) menggagas pembentukan Komite Anti Korupsi untuk Kabupaten Sumenep. Inisiatif ini dipaparkan dalam acara “Kiai Menjawab” yang diselenggarakan oleh Generasi Sumenep Hijau (GHS) di Tabun Edu Culture Art, Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Dalam kesempatan tersebut, KH Ali Fikri menekankan bahwa fenomena politik dan demokrasi transaksional saat ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pembangunan dan demokrasi di Sumenep.

“Perubahan sangat diperlukan, dan langkah awalnya adalah memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi yang banyak terjadi,” ujarnya.

KH Ali Fikri yang akrab disapa Mas Kiai juga mengingatkan bahwa pemimpin yang mendapatkan posisi mereka melalui dukungan finansial dari para "bohir" berisiko besar terlibat dalam praktik korupsi. “Mereka berusaha mengembalikan modal dengan cara-cara yang merugikan masyarakat,” ungkapnya dengan tegas.

Ketua DPC PPP Sumenep ini juga menyoroti masalah jual beli jabatan yang sering terjadi dalam pemerintahan. “Ini menyebabkan kepemimpinan lebih berlandaskan transaksi ketimbang prestasi, sehingga merugikan masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, pasangan FINAL berkomitmen untuk membentuk Komite Anti Korupsi sebagai langkah nyata dalam memperkuat pengawasan terhadap pejabat dan keuangan daerah. “Komite ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua lapisan pemerintahan,” tegasnya.

Sementara calon Wakil Bupati, KH Unais Ali Hisyam, menyatakan bahwa jika pasangan mereka terpilih, mereka akan menerapkan pembangunan berbasis prestasi. “Kenaikan jabatan bagi pejabat di kepulauan akan didasarkan pada kinerja dan hasil yang terbukti, bukan transaksi,” jelasnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan masyarakat, Kiai Unais menekankan pentingnya menciptakan pola kerja yang terukur bagi para pejabat. “Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan dan dedikasi untuk memajukan daerah,” ujarnya.

Gagasan tentang pembentukan Komite Anti Korupsi ini mendapat perhatian luas dan dukungan dari berbagai kalangan. Aswedi, seorang pengamat kebijakan publik, menilai komitmen pasangan FINAL dalam memerangi korupsi menunjukkan keseriusan mereka dalam membawa perubahan menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Ia juga berharap tidak hanya FINAL yang memiliki komitmen yang sama dalam melawan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Sumenep. “Pemimpin yang baik akan menjadi teladan bagi bawahannya, sehingga membentuk budaya yang lebih baik di pemerintahan,” ujarnya.

”Diibaratkan jika ikan mati, maka yang busuk dulu adalah kepala. Teori ini menggambarkan bahwa jika seorang pemimpin sudah mampu menjadi teladan dalam berbagai hal, maka bawahan juga akan mengikuti sikap dari pemimpinnya,” pungkasnya.