DPRD Gresik Pastikan Semua Warga Bisa Berobat Gratis walau Data Desil Berubah

Gresik, VIVA Jatim – DPRD Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya menjaga layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Biar pun implementasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lapangan tengah menghadapi dinamika perubahan data pusat, jaminan soal pelayanan kesehatan itu tetap terus diperjuangkan.

Memang, selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Gresik telah menyandang status UHC yang menjamin seluruh warganya terdaftar sebagai peserta JKN. Dengan status itu, pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu ditanggung melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari APBN maupun APBD Gresik.

Persoalan muncul setelah pemerintah pusat melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berimbas pada tercoretnya puluhan ribu warga dari daftar kepesertaan PBI JKN akibat pergeseran kategori desil kesejahteraan.

Sebanyak 28 ribu warga Gresik tercatat terhapus dari daftar penerima PBI JKN APBN karena statusnya bergeser dari kelompok kurang mampu (desil 1–5) menjadi kelompok mampu (desil 6–10). Akibatnya,sebanyak 16.800 orang di antaranya telah dialihkan ke pembiayaan APBD Gresik, sementara 11.200 warga sisanya masih dalam proses akomodasi.

Menyikapi kondisi darurat tersebut, legislatif dan eksekutif sepakat menjamin seluruh warga Gresik tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa dipungut biaya melalui skema darurat sepanjang tahun 2026 sambil memproses pendaftaran ulang kepesertaan mereka.

Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir mengatakan, pada prinsipnya seluruh warga Gresik tetap harus mendapatkan pelayanan pengobatan gratis. “Masyarakat cukup membawa KTP saat datang ke fasilitas kesehatan sembari kepesertaannya kami daftarkan kembali, tentu dengan tetap mengikuti alur sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan," katanya dikutip Jumat, 13 November 2026.

Guna memperkuat jaminan tersebut pada tahun depan, DPRD bersama Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran Rp 108 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 untuk menanggung premi seluruh peserta PBI JKN, ditambah dana cadangan sebesar Rp 12 miliar sehingga total anggaran kesehatan yang disiapkan mencapai Rp 120 miliar.

Selain mengamankan sisi penganggaran, dewan juga mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pemutakhiran DTSEN karena banyak ditemukan warga miskin yang secara faktual layak masuk desil 1–5 justru terdata di desil 6–10, sehingga akurasi data wajib diperbaiki agar sesuai kondisi riil di lapangan.