DPRD Gresik Minta Masyarakat Pahami Betul Perda Larangan Miras

Ilustrasi minuman keras.
Sumber :
  • M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Gresik, VIVA Jatim – Anggota DPRD Gresik Ricke Mayumi meminta masyarakat memahami betul aturan larangan minuman keras (miras). Ajakan tersebut Ricke sampaikan saat hadir dalam Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) DPRD Gresik Tahap VII di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Minggu kemarin.

Di hadapan peserta yang hadir, kader Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pelarangan peredaran miras sudah tertuang secara resmi dalam Perda Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2002.

“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga,” ujarnya dikutip Senin, 16 November 2026.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Kebomas-Gresik ini menegaskan, kehadiran regulasi tersebut memegang peranan krusial dalam memelihara ketertiban umum serta ketenteraman warga.

“Pemerintah konsen terhadap berbagai gejolak dan dinamika masyarakat. Karena itu, regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat harus dipahami bersama,” jelasnya.

Menurutnya, regulasi terkait pelarangan miras memang menjadi fokus tersendiri di tengah masyarakat. “Hal ini karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga lingkungan sosial yang kondisif,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Gresik, Nurhaedah, turut menegaskan bahwa Kabupaten Gresik sejatinya sudah mempunyai payung hukum yang melarang peredaran minuman beralkohol tersebut.

Perempuan yang akrab dipanggil Edah itu juga mengungkapkan adanya wacana serta inisiatif revisi terhadap perda larangan miras pada tahun ini.

“Penyesuaian tersebut diperlukan agar regulasi yang berlaku dapat diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Sukorejo, Fatkhur Rahman, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi perda yang bertempat di desanya dan menaruh harapan agar warga semakin sadar hukum demi menjaga keamanan lingkungan.

“Melalui kegiatan Sosper ini, kami berharap masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan perda, tetapi juga memahami tujuan serta ikut berperan dalam menjaga ketertiban dan kondusivitas,” tutupnya.