Bupati Libatkan Serikat Buruh Bahas Rumusan UMK Gresik 2027

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Disnaker menemui ketua DPC serikat pekerja dan buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa, 17 November 2026
Sumber :
  • VIVA Jatim

Gresik, VIVA Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai mematangkan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 bersama serikat pekerja dan serikat buruh.

Sejumlah komponen perhitungan, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), hingga Kebutuhan Hidup Layak (KHL), menjadi perhatian dalam penyusunan rekomendasi pengupahan.

Pembahasan tersebut dilakukan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik dalam pertemuan dengan para ketua DPC serikat pekerja dan serikat buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa, 17 November 2026.

Pertemuan yang dihadiri perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Sekretariat Bersama itu menjadi bagian dari koordinasi menjelang proses perumusan rekomendasi UMK 2027. Para perwakilan buruh juga menyampaikan rencana keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno pada Rabu hingga Kamis (18–19/11/2026).

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, koordinasi antara pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha diperlukan agar proses penyusunan rekomendasi pengupahan berjalan terarah. Menurutnya, setiap tahapan pembahasan perlu memiliki jadwal yang jelas.

“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.

Selain mempertimbangkan komponen perhitungan upah, Bupati Yani juga menekankan pentingnya memetakan kondisi dan karakteristik dunia usaha di Kabupaten Gresik.

Pemetaan tersebut mencakup perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah. Potensi ekonomi dan realisasi investasi dinilai perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Menurutnya, kebijakan UMK harus mampu memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kemampuan perusahaan agar aktivitas usaha tetap berkelanjutan.

“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yani mengungkapkan bahwa Pemkab Gresik telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum 2027.

Menindaklanjuti surat tersebut, Pemkab Gresik memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi salah satu acuan dalam pembahasan rekomendasi pengupahan.