DPRD Gresik Desak Satpol PP Tertibkan Semua Warung Remang-remang dan Miras

Ilustrasi minuman keras.
Sumber :
  • M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Gresik, VIVA Jatim – Maraknya peredaran minuman keras (miras) serta aktivitas warung remang-remang di Kabupaten Gresik kembali disorot kalangan legislatif. Anggota DPRD Gresik Noto Utomo pun mendesak Satpol PP segera menertibkan warung remang-remang dan peredaran miras di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik.

Noto mengungkapkan, warung remang-remang dan tempat peredaran miras meresahkan warga Kabupaten Gresik, karena pengaruh negatifnya yang mengkhawatirkan.

"Sebagai anggota DPRD, saya mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, jangan sampai raga kita dikalahkan oleh miras," katanya, Rabu, 18 November 2026. ​

Politisi tersebut mengajak kalangan pemuda untuk menjauhi minuman memabukkan dan mulai membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat demi menjaga masa depan mereka.

“Cukup dengan air putih, jauh lebih sehat. Kami ingin anak-anak muda Gresik tidak lagi mengonsumsi miras,” ujarnya.

Noto memberikan apresiasi atas kinerja Satpol PP yang mulai gencar menggelar operasi penertiban, seperti yang dilakukan di wilayah Ujungpangkah. Namun, ia mengingatkan agar langkah penegakan aturan tidak tebang pilih dan terpusat di satu titik saja, mengingat wilayah Lasem dan Gerdu Abang juga masih dikeluhkan warga akibat maraknya operasional warung remang-remang serta karaoke malam.

​“Kami mohon pemerintah daerah, terutama Satpol PP, melakukan razia di kawasan Lasem dan Gerdu Abang. Di sana masih banyak warung remang-remang dan karaoke malam. Keberadaannya meresahkan warga, dan masyarakat yang melintas pun merasa risih,” ungkapnya. ​

Langkah tegas aparat ini sejatinya sudah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras yang telah diubah melalui Perda Nomor 19 Tahun 2004.

Dalam regulasi tersebut, para pelanggar terancam sanksi pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda administratif yang bervariasi sesuai tingkat pelanggarannya. ​Adapun rincian sanksi denda dalam perda tersebut meliputi Pasal 8 terkait produksi dan pengoplosan miras dengan ancaman denda maksimal Rp6 juta, disusul Pasal 9 mengenai pengedaran dengan denda hingga Rp6 juta.

Selanjutnya, Pasal 10 mengatur penimbunan atau penyimpanan dengan denda maksimal Rp5 juta, Pasal 11 tentang menjamu miras dikenai denda hingga Rp4 juta, Pasal 12 bagi pembawa dan peminum miras didenda maksimal Rp3 juta, serta Pasal 13 yang menjerat pelaku mabuk di tempat umum dengan denda hingga Rp2 juta. ​

Lebih lanjut, Noto Utomo menekankan bahwa penegakan Perda miras ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai penertiban tempat usaha semata, tetapi merupakan langkah krusial dalam melindungi generasi muda serta menjamin rasa aman dan ketenteraman di tengah masyarakat Gresik.