Potensi Omzet KDKMP Rp25,6 M/Bulan, DPRD Gresik Desak Kejelasan Tugas Pengurus
- Istimewa
Gresik, VIVA Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memfasilitasi kegiatan sinkronisasi hubungan kerja bagi para pengurus dan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Ruang Putri Cempo. Penyelarasan tata kelola koperasi ini turut menjadi perhatian serius kalangan legislatif, khususnya Komisi II DPRD Kabupaten Gresik.
Penegasan batas kewenangan dan pembagian peran dinilai menjadi kunci utama agar seluruh unit koperasi tersebut bisa segera tancap gas beroperasi. Dengan operasional yang berjalan optimal, dampak perputaran ekonomi koperasi diharapkan dapat langsung menyentuh warga di tingkat bawah.
Anggota Komisi II DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, menyoroti bahwa di lapangan masih banyak pengurus serta manajer KDKMP, terutama di kawasan Gresik utara, yang gamang dalam memetakan porsi kerja masing-masing. Situasi ini dipicu oleh belum berjalannya aktivitas operasional pada sebagian besar koperasi tersebut.
Di samping persoalan internal, jalur komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk pihak Agrinas, juga dipandang belum efektif. Imbasnya, jajaran pengurus maupun manajer kini berada dalam situasi serba menunggu kepastian teknis terkait eksekusi kerja di lapangan.
“Antara pengurus dan manajer ini terkadang masih bingung, harus melakukan apa dan siapa mengerjakan apa. Semuanya masih menunggu,” kata Muhammad Kurdi dikutip Rabu, 18 November 2026.
Dia menekankan perlunya percepatan pembenahan tata kelola internal supaya eksistensi KDKMP tidak berhenti sebatas formalitas papan nama atau kelengkapan administratif semata, melainkan mampu menggerakkan roda bisnis yang nyata.
Kurdi menilai, pendirian gerai ritel hanyalah sebagian kecil dari ruang lingkup bisnis yang bisa digarap. KDKMP sesungguhnya memiliki prospek cerah untuk merambah sektor usaha strategis lain, mulai dari layanan apotek, fasilitas kesehatan, hingga berperan sebagai agregator yang menyerap dan memasarkan produk UMKM, komoditas pertanian, serta potensi unggulan desa setempat.
Yang paling penting, lanjut dia, bagaimana caranya agar KDKMP segera beroperasi. "Sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Kurdi.
Mengingat jumlahnya yang mencapai 256 unit di seluruh penjuru Kabupaten Gresik, keberadaan KDKMP menyimpan kekuatan masif untuk menjadi tulang punggung perekonomian desa dan kelurahan.