DPRD Gresik Sepakati 4 Ranperda Inisiatif Masuk Propemperda Akhir Tahun 2026
- Istimewa
Sedangkan Ranperda Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan.
“Oleh karena itu ranperda ini penting guna memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pdemerintah daerah dalam pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan,” katanya.
Huda menambahkan, terdapat satu ranperda inisiatif DPRD Gresik yang tidak dapat dilanjutkan pembahasannya, yakni usulan Komisi IV berupa Ranperda tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja.
Dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan oleh kementerian hukum, diperoleh catatan bahwa Pemkab Gresik telah memiliki dua peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan. Yakni Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang wajib latih kerja bagi perusahaan dan wajib latih tenaga kerja bagi perusahaan di Kabupaten Gresik.
Selain itu, ada juga Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. serta adanya regulasi undang – undang nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan keberadaan regulasi tersebut menjadi pertimbangan mendasar dalam menilai urgensi pembentukan ranperda baru.
Dengan mempertimbangkan hasil harmonisasi tersebut, sambung Huda, ranperda tersebut tidak dilanjutkan sebagai usulan pembentukan peraturan daerah baru.