Gubernur Khofifah Komitmen Pencegahan Korupsi di Jatim Semakin Efektif

Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa transformasi pengawasan untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan serta pencegahan korupsi.  

“Pencegahan korupsi harus berorientasi pada hasil sampai pada manfaatnya. Juga penting melakukan sinergi dan kolaborasi dengan APIP, Kementerian/Lembaga dan APH dalam pencegahan tindak korupsi di daerah,” katanya.

Ada 4 strategi sinergi dan kolaborasi yang dipercayanya bisa mencegah tindak pidana korupsi. Ke-4 strategi tersebut ialah Percepatan Pengendalian Korupsi, Peningkatan Kualitas Pengendalian Korupsi, Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya dan Perluasan Cakupan Pengendalian Korupsi.

“Nah Indikator MCP yang berfokus pada 8 wilayah intervensi ini adalah gambaran dari bagaimana sinergi Kemendagri, BPKP dan KPK untuk mendegah terjadinya korupsi di daerah. Karena korupsi masih kerap terjadi di wilayah-wilayah strategis,” tegasnya.  

Di sisi lain, Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa rendahnya penyerapan APBD masih menjadi penyakit di berbagai daerah. 

“Sebetulnya ini bisa dipercepat dengan dilakukannya lelang di awal-awal tahun atau sebelumnya bahkan. Karena kadang penyerapan rendah lalu yang disalahkan lelangnya,” ujarnya

Dirinya juga memyampaikan bahwa banyak ditemukan hasil korupsi dari pengadaan barang dan jasa. Dirinya berharap, Pemda agar senantiasa mengdepankan prinsip kehati-hatian. Harus ada penguatan unit PBJ untuk tidak terlibat konflik dan tidak mengedepankan keinginan pribadi saja.