Alasan Demokrat Tolak RUU Kesehatan Disahkan, Dua Poin Ini yang Jadi Sorotan

Jakarta, VIVA Jatim-Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan telah beberapa kali menerima audiensi dari organisasi profesi yang berhubungan dengan kesehatan. 

Karenanya, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. Demokrat telah mendapatkan pandangan dari berbagai macam stakeholder, termasuk arahan dari Partai Demokrat. 

"Posisi Partai Demokrat memang belum menyetujuinya. Menolak,” kata Ibas, Selasa, 11 Juli 2023.

Ibas bersama Partai Demokrat ingin meminta sedikit waktu untuk DPR dan Pemerintah menyelesaikan sejumlah isu yang menurut Demokrat penting diwadahi di RUU Kesehatan tersebut. Ia menegaskan, penolakan Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan silang pendapat antara Pemerintah dan IDI.

“Materi penolakan Partai Demokrat terhadap RUU, sama sekali tidak terkait dengan silang pendapat antara Pemerintah dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan berbagai profesi di sektor kesehatan, itu poinnya,” kata Ibas.

Ada dua poin utama yang disarankan oleh Partai Demokrat, yaitu terkait mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan dan liberalisasi dokter dan tenaga medis. Ibas mengatakan, negara tetap hadir memiliki mandatory spending, yaitu kewajiban negara dan pemerintah sebetulnya untuk mengalokasikan sejumlah anggaran untuk sektor kesehatan. 

“Bukankah kita peduli dan ingin mendukung kemajuan bidang kesehatan? Bukankah kita ingin kesehatan di negeri kita semakin baik, maju, dan berkelas?” tutur Ibas.