DK PBB Gelar Pertemuan Sesi Darurat Bahas Gaza, Namun Gagal Capai Kesepakatan

“Ini sebagian disebabkan oleh masalah yang belum terselesaikan,” katanya. 

Uni Emirat Arab, yang menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan penting tahun 2020, mengatakan pihaknya mengharapkan lebih banyak pertemuan DK PBB mengenai krisis ini. “Saya pikir semua orang memahami bahwa saat ini, situasinya sangat memprihatinkan,” kata Duta Besar UEA Lana Zaki Nusseibeh.

Baik Israel maupun Otoritas Palestina (PA), yang berbasis di Tepi Barat dan merupakan saingan politik Hamas, tidak menghadiri pertemuan tersebut karena mereka saat ini berada di Dewan Keamanan. 

Duta Besar Palestina Riyad Mansour meminta para diplomat untuk fokus mengakhiri pendudukan Israel. “Sayangnya, sejarah bagi beberapa media dan politisi dimulai ketika warga Israel terbunuh,” katanya.

“Ini bukan saatnya membiarkan Israel menggandakan pilihan buruknya. Ini adalah waktu untuk memberitahu Israel bahwa mereka perlu mengubah haluan, bahwa ada jalan menuju perdamaian di mana tidak ada warga Palestina maupun Israel yang terbunuh.” 

Dalam surat terbuka yang dikirimkan kepada anggota DK PBB menjelang pertemuan tersebut, tiga organisasi hak asasi manusia Palestina mengatakan bahwa kelambatan PBB telah memungkinkan terjadinya kekerasan terbaru dan berarti para anggotanya “terlibat” dalam apa yang telah terjadi.

Organisasi-organisasi yang berbasis di Palestina, Al-Haq, Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina, meminta negara-negara anggota PBB untuk mengatasi “akar permasalahan dan melindungi rakyat Palestina dari serangan Israel”.