Pakar Untag Surabaya Ungkap Bahaya Society 5.0 dan Ancaman Penjajahan Digital
- Rachmad Fahrizal Tito/VIVA Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Konsep Society 5.0 yang selama ini dipromosikan sebagai wajah masa depan peradaban berbasis teknologi kembali menuai sorotan kritis. Alih-alih semata menjadi solusi, perkembangan teknologi justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah benar teknologi membebaskan manusia, atau justru membangun bentuk penjajahan baru yang lebih halus dan sistematis?
Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA, menilai bahwa euforia terhadap Society 5.0 perlu diimbangi dengan refleksi etis yang serius. Menurut dia, Society 5.0 memang menjanjikan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), big data, dan Internet of Things untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
“Teknologi dijanjikan mampu mempercepat layanan publik, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta membantu pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Supangat melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Desember 2025.
Namun, Supangat mengingatkan bahwa teknologi tidak pernah benar-benar netral. “Cara teknologi dirancang, diterapkan, dan dikendalikan sangat menentukan apakah ia menjadi alat pembebasan atau justru alat dominasi,” kata dia.
Ketika Algoritma Mengambil Alih Peran Manusia
Dalam praktiknya, teknologi kini tidak lagi sekadar menjadi alat bantu, tetapi mulai mengatur cara manusia hidup dan diperlakukan. Algoritma digunakan untuk menilai kelayakan bantuan sosial, menentukan akses layanan, hingga menyaring peluang kerja.
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa keputusan berbasis algoritma kerap mengabaikan konteks sosial dan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi menjadi data. “Efisiensi memang meningkat, tetapi manusia perlahan direduksi menjadi profil data, skor, dan prediksi,” ujar Supangat.
Kondisi ini, menurutnya, melahirkan paradoks besar dalam Society 5.0. Teknologi yang diklaim memanusiakan justru berpotensi mengikis empati, diskresi, dan keadilan substantif.
Ketimpangan Digital Masih Nyata
Selain itu, janji pemerataan akses teknologi juga masih berhadapan dengan realitas ketimpangan digital. Berbagai studi tentang transformasi digital di Indonesia menunjukkan bahwa akses internet dan literasi teknologi masih sangat timpang antarwilayah dan kelompok sosial.
“Mereka yang memiliki infrastruktur, pendidikan, dan modal digital akan melaju lebih cepat, sementara kelompok lain tertinggal,” jelas Supangat. Ia menegaskan, tanpa kebijakan yang inklusif, teknologi justru berpotensi memperlebar jurang sosial.
