Meluruskan Mesin Ekonomi Negara: Kritik atas Dividen BUMN dan Ikhtiar Kemandirian Umat Bersama NU
- Dokumen pribadi Siti Imaniatul Muflihatin.
SEBUAH analogi satir yang belakangan ini viral di media sosial menyentak kesadaran kolektif kita tentang lanskap ekonomi makro di Indonesia. Salah satunya dari intelektual tanah air, Zezen Zainal Muttaqin dalam postingan media sosial. Negara digambarkan seperti sebuah keluarga yang memiliki puluhan ruko, SPBU, hotel, hingga perkebunan luas. Namun, ironisnya, sumber pemasukan utama keluarga tersebut justru berasal dari "uang jajan" yang disetor oleh anak-anaknya. Anak-anak dalam analogi ini adalah rakyat, "ruko dan hotel" adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan "uang jajan" tidak lain adalah pajak rakyat.
Jika kita menilik postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), metafora ini bukan sekadar bualan belaka, melainkan potret realitas yang presisi. Pendapatan negara tercatat berada di kisaran Rp3.005 triliun. Dari jumlah yang fantastis tersebut, sekitar Rp2.491 triliun atau hampir 83 persen disumbang oleh pajak serta bea cukai yang dibayar oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Sementara itu, kontribusi dividen dari seluruh BUMN gabungan hanya menyentuh angka sekitar Rp90 triliun, atau cuma 3 persen dari total pendapatan negara. Fakta ini memicu pertanyaan mendasar bagi kita semua, khususnya warga Nahdliyin yang mayoritas berada di garis akar rumput: di mana esensi keadilan distribusi kekayaan negara?
Menguliti Realitas "Negara Punya, Rakyat Membiayai"
Sebagai wong cilik yang taat membayar pajak, masyarakat sering kali harus menelan pil pahit melihat kontrasnya kehidupan korporasi negara. Kita mendapati begitu banyak perusahaan milik negara dengan nilai aset yang menembus ribuan triliun rupiah. Pegawainya dikenal sejahtera, fasilitas yang disediakan melimpah, dan proses rekrutmennya menjadi rebutan jutaan orang setiap tahun. Namun, ketika melihat sumbangsih nyatanya ke kas negara, kontribusinya sangat jomplang dibandingkan tetesan keringat para buruh, petani, dan pedagang pasar yang setia membayar pajak.
BUMN sering kali diagungkan sebagai "mesin ekonomi negara". Namun, jika bahan bakarnya murni disuplai dari rakyat melalui instrumen perpajakan sementara dividennya minimalis, maka model mesin ini jelas bermasalah. Kabin dari mesin tersebut sangat nyaman bagi para penumpangnya—yaitu jajaran direksi dan internal korporasi—tetapi rakyat di luar kabin tetap harus mendorong mesin tersebut agar terus berjalan. Ketimpangan struktural ini tidak boleh dibiarkan menjadi kewajaran yang menahun dalam Tata Kelola BUMN kita.
