Giliran Untag Surabaya Kritik Jokowi, Tolak Politik Dinasti

Surabaya, VIVA Jatim – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sejumlah kampus di tanah air menyampaikan kritikannya terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Satu diantaranya, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

14 guru besar Untag Surabaya menyatakan penolakannya atas politik dinasti serta penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan.

"Kami sangat prihatin atas kondisi politik saat ini. Kami yang terdiri dari guru besar mengkritik keras adanya politik Dinasti, dan penggunaan kekuasaan dalam pemilihan ini," kata Rektor Untag Surabaya Prof Dr Mulyanto Nugroho, MM CMA CPA, didepan gedung Plaza Proklamasi kampus Merah-Putih, Senin 5 Februari 2024.

Pernyataan sikap yang disuarakan itu merupakan bentuk keprihatinan para akademisi atas terjadinya pencederaan terhadap nilai fundamental demokrasi yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara.

"Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional," lanjutnya.

Untuk itu, guru besar Untag Surabaya  menyerukan kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi, mendorong Presiden dan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding kepentingan pribadi dan golongan.

"Di bawah bendera merah putih, mari kita wujudkan jiwa patriotik untuk negeri ini. Untuk menggenapi amanat para pejuang dan pendiri negeri ini. Untuk menjaga bumi, air, tanah Indonesia demi kelangsungan kehidupan generasi kita di negeri yang damai dan sejahtera," tutupnya.

Berikut empat poin pernyataan sikap dan enam poin seruan guru besar Untag Surabaya,

1. Menolak politik dinasti dan intimidasi,
2. Menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. Menuntut pemerintahan yg bersih dan berwibawa
4. Menuntut etika bernegara dan berpemerintahan

Oleh karenanya kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk, 

1. Menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi
2. Menolak politik dinasti
3. Menolak politik uang dalam pemilu
4. Menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok
5. Mengembalikan netralitas ASN, TNI dan Polri
6. Junjung tinggi peradaban, Jangan patahkan nurani karena ambisi.