Tolak BBM Naik, PMII Jatim Siapkan Aksi Besar-besaran

Ilustrasi aksi PMII.
Sumber :
  • Madchan Jazuli/Viva Jatim

Jatim – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menyiapkan aksi besar-besaran dalam pekan ini untuk menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Aksi penolakan akan dilaksanakan oleh Pengurus Cabang PMII se Jawa Timur.

Politisi Muda Madura Ajak Karang Taruna Manfaatkan Potensi Lokal

Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur (Jatim) Masa Khidmat 2022-2024, Baijuri mengatakan aksi 'September Bergerak' di bawah komando PMII Jawa Timur atas intruksi Pengurus Besar (PB) PMII dilakukan oleh setiap cabang masing-masing.

"Setiap cabang menentukan sendiri untuk bergerak sesuai konsolidasi dalam renggang mulai tanggal 5-9 September 2022. Keberadaan kita di daerah sebagai support power, gerakan kita terintegrasi, puncaknya adalah PB PMII yang paling dekat lingkaran istana," kata Baijuri dalam keterangannya, Senin, 4 September 2022.

PMII Demo Ketua-Wakil Ketua DPRD Sumenep, Desak Minta Maaf dan Usut Ijazah Palsu

Pria kelahiran Juli 1995 itu mengaku, ada indikasi bahwa penerimaan subsidi BBM tidak tepat sasaran. Selain itu biaya subsidi dari APBN 2022 tiga kali lipat dari sebelumnya. Sehingga pemerintah merelokasi sebagian anggaran energi bersubsidi ke BLT dan BSU.

"Relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bantuan sosial (bansos) bukanlah sebuah solusi yang solutif. Mengingat bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir terkait mekanisme dan teknis penyerapannya," terangnya.

Ketua DPRD Sumenep Menghilang Saat Didemo, Aktivis PMII Sisir Tiap Ruangan

Alasan tersebut, dikatakannya, bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah. Justru akan membuat kegaduhan baru ditengah-tengah masyarakat dan memperlambat gerak perekonomian negara sendiri. 

Kebijakan ini dinilai tidak tepat saat tren harga minyak dunia turun dan kondisi masyarakat baru pulih dari pandemi Covid-19. PKC PMII Jawa Timur menilai akan ada dampak negatif jika kebijakan ini dibiarkan seperti ancaman inflasi.

"Dampak lain seperti daya beli masyarakat menurun, komoditas harga pangan dan jasa naik yang membukakan kran baru kesengsaraan bagi masyarakat," ungkapnya.

PKC PMII Jawa Timur menolak tegas kenaikan harga BBM. Menuntut pemerintah memberantas penyalahgunaan BBM subsisi. Kemudian, menuntut pemerintah agar bekerja secara optimal dengan mengakomodir kepentingan rakyat serta melibatkan partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan khsusunya masalah energi ini. 

"Harapannya PB PMII mampu mengakomodir gerakan ini untuk intervensi kebijakan pro raykat kelas menengah kebawah," tandas Pria yang pernah menginisiator Jurnal Inklusif PC PMII Jember itu.