Pj Gubernur Jatim Pastikan Pilkada Serentak 2024 Berlangsung Aman dan Kondusif

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono
Sumber :
  • Nur Faishal/Viva Jatim

Terkait total alokasi anggaran, Pj. Gubernur Adhy menegaskan, bahwa seluruh anggaran telah terdistribusi ke jajaran KPU, Bawaslu, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya dengan total Rp1.086.354.383.000

Ansor Jatim Siap Umrahkan Sunhaji, Penjual Es Teh yang Dipermalukan Gus Miftah

"Allhamdulillah pencairan anggaran sudah 100 persen yang terbagi dalam dua tahap yakni pada pencairan tahun 2023 sebesar Rp. 600 juta dan tahun 2024 sebesar Rp. 486.354.383.000," sebutnya

Terkait netralitas ASN dalam konteks Pilkada 2024, Pj. Gubernur menjelaskan, bahwa Dukungan Netralitas ASN di wujudkan melalui Surat Edaran tertanggal 31 Oktober 2022 No. 800/7543/204/2022 tentang Netralitas ASN, SE Gubernur tanggal 17 Februari 2024 2023 No. 800/1460/204/2023 tentang Netralitas PTT-PK

HUT Gresik United, Presiden Klub: Manajemen Serius, Ultras Harus Dewasa Jangan Anarkis!

Juga diperkuat dengan SE Sekdaprov tanggal 20 Oktober 2024 tentang larangan penggunaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak

Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI ini secara khusus untuk membahas isu-isu Pilkada di Jawa Timur. Ia menyebut, isu yang ada saat ini yakni dukungan anggaran pelaksanaan Pilkada hingga Netralitas ASN

TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil Apresiasi Laporan KIPP Terkait Pelanggaran Pilkada di Surabaya

Lebih lanjut, Mendagri Tito menegaskan bahwa dukungan anggaran Pilkada dengan Pilpres 2024 berbeda. Jika Pileg dan Pilpres menggunakan dana yang berasal dari APBN, sementara untuk Pemilukada menggunakan anggaran atau dana berasal dari APBD

Guna mendukung kelancaran Pilkada, Mendagri menyampaikan, Satpol PP dan Linmas berkontribusi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, kesiapan dan pelaksanaan di tiap daerah.

Halaman Selanjutnya
img_title