Gubernur Khofifah Pastikan Turun Tangan dalam Kasus Penahanan Ijazah Karyawan di Surabaya
- Humas Pemprov Jatim
Surabaya, VIVA Jatim –Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal proses hukum atas dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan UD Sentoso Seal terhadap sejumlah mantan karyawannya. Khofifah mendesak aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut.
"Pengawas ketenagakerjaan dari Disnakertrans Jatim sudah turun sejak awal. Pengawasan terus berjalan," ujar Khofifah, Minggu, 20 April 2025.
Khofifah menyebutkan, dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak guna memastikan laporan para mantan pekerja benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
"Saya sudah menghubungi Pak Kapolres dan bicara dengan Mas Eri. Beliau juga sudah melaporkan kasus ini ke Polres Tanjung Perak karena lokasi gudangnya berada di wilayah hukum tersebut. Jadi, proses penanganannya kini berada di tangan Polres," jelasnya.
Selain soal dugaan penahanan ijazah, Khofifah juga menyoroti legalitas perusahaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa UD Sentoso Seal ternyata tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang seharusnya menjadi syarat dasar bagi kelengkapan legalitas sebuah perusahaan.
"Gudang tempat aktivitas usaha itu ternyata tidak berizin. Informasi ini juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Eri," tambah Khofifah.
Ia memastikan akan terus memantau perkembangan penyelidikan yang saat ini ditangani oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak. "Kami masih menunggu update proses dari kepolisian terkait kasus ini," pungkasnya.
Diketahui, kasus ini mencuat setelah puluhan mantan karyawan UD Sentoso Seal melaporkan dugaan penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Kamis, 17 April 2025. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bahkan turut mendampingi para pelapor saat melapor.
Kasus ini semakin menjadi sorotan publik setelah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan inspeksi mendadak ke gudang perusahaan yang berada di kawasan Margomulyo. Selain pemerintah kota, DPRD Surabaya dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, juga ikut turun tangan mengawal proses hukum kasus tersebut.
