Jawa Timur Kembali Terima Opini WTP 10 Kali Berturut-turut Sejak 2015

Pemprov Jatim kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim –Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai WTP ke-10 secara berturut-turut yang diterima sejak tahun 2015.

img_title Khofifah Resmikan Jembatan Sentong, Hubungkan Bondowoso, Jember dan Situbondo

Penyerahan opini WTP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, kepada Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis, 24 April 2025.

Widhi menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan, berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan.

img_title Fraksi NasDem Absen Paripurna, Klarifikasi Ketua: Kita Setuju dan Siap Kawal APBD Jatim 2027

"Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan  (raud) dalam pengelolaan keuangan," kata Widhi.

Widhi mengatakan, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

img_title Belanja Modal APBD Jatim 2027 hanya 6,1 Persen, Deni Wicaksono Soroti Komposisi Anggaran

Meski mendapat WTP, Pemprov Jatim mememiliki beberapa catatan dari BPK yang perlu menjadi perhatiannya. Menurut Widhi berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jatim Tahun 2024, BPK masih menemukan beberapa permasalahan, antara lain, penatausahaan keuangan kegiatan Unit Pelayanan Jasa (UPJ) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)  yang belum berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum memadai.

Pengelolaan atas pelaksanaan Belanja Hibah belum memadai. Pengelolaan atas pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi kepada Desa belum memadai. Dan penatausahaan barang milik daerah (BMD) belum tertib.  

Atas temuan permasalahan tersebut, sesuai  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  Negara, Pemprov Jatim wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau  penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. 

"BPK mendorong Pemerintah  Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya," kata dia.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 hingga 2024, Pemprov Jatim menindaklanjuti rekomendari BPK sebesar 83,60% dari keseluruhan  rekomendasi periode Tahun 2005-2024. 

Halaman Selanjutnya
img_title