DPRD Jatim Nilai Pemprov Lamban Tangani Banjir di Madura
- VIVA Jatim/A Toriq A
Surabaya, VIVA Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengkritik Pemprov Jatim yang dinilai lamban dalam penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Madura.
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pilihan (Dapil) Madura Nur Faizin mengatakan, banjir di Madura seperti sudah menjadi tradisi musiman. Namun ia menilai Pemprov Jatim tidak memiliki perencanaan yang jelas sehingga musibah banjir ini tidak lagi terulang. Juga terkesan saling lempar tanggung jawab dan berlindung di balik alasan curah hujan yang tinggi.
"Setiap musim Madura dilanda banjir, tapi tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan akar masalahnya. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan perencanaan mitigasi bencana," kata Nur Faizin, Selasa, 20 Mei 2025.
Diketahui, banjir kembali melanda di beberapa titik wilayah Madura. Di Pamekasan ratusan rumah terendam banjir akibat luapan air di kali Semajid dan kali Jombang, yang tak lagi mampu menampung tingginya debit air, dan mengakibatkan 6 desa terendam banjir.
Sementara di kabupaten Sumenep banjir melanda sedikitnya di tiga kecamatan, mulai kecamatan kota yang hampir seluruh ruas jalan utama terendam banjir dengan ketinggian air mulai 30 cm hingga 60 cm, serta Kecamatan Batuan dan Kecamatan Pragaan menjadi titik banjir yang lumayan parah dan mengakibatkan rumah warga serta salah satu pagar pondok pesantren roboh dan air masuk ke area pesantren.
Banjir terjadi, kata Nur Faizin, akibat buruknya sistem dan tata kelola drainase. Hal itu juga diperparah dengan minimnya anggaran untuk proyek pengendalian banjir.
Selain itu, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan juga disebut sebagai penyebab memburuknya kondisi setiap tahun, baik lahan serapan air yang beralih fungsi menjadi perumahan hingga menjadi tempat galian C illegal.
"Jika tidak ada tindakan konkret, banjir ini akan terus menjadi momok bagi masyarakat Madura. Kami mendesak Gubernur dan Bupati segera duduk bersama untuk menyusun langkah jangka panjang," ujar politisi PKB ini.
Ia mendorong Pemprov Jatim agar menjadikan Madura sebagai prioritas dalam agenda pembangunan. Menurutnya, keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti tanggul sungai, dan sistem pengelolaan air menjadi faktor utama terjadinya banjir berkepanjangan.
