Pemkot Surabaya Terus Tekan Angka Pengangguran Terbuka
- Tofan Bram Kumara/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim-Pemerintah Kota Surabaya bertekad menekan pengangguran terbuka dengan target turun 0,4 persen pada tahun 2025. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan aplikasi Link and Match ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo).
Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengungkapkan ASSIK dapat memfasilitasi para pencari kerja di Surabaya. Mereka dapat mencari pekerjaan sesuai keahlian dan upah minimum kota.
Menurut Agus, sejauh ini ASSIK telah digunakan sekitar 38 ribu yang rata-rata usia produktif. Agus menilai kemungkinan mereka yang menggunakan aplikasi tersebut tidak semuanya menganggur.
"Tetapi mereka mendaftar ke kami tentunya ingin menjadi pekerja penerima upah untuk meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.
Agus memastikan bahwa lowongan pekerjaan yang ada di ASSIK sudah terverifikasi. Dengan begitu dapat meminimalisir pekerjaan fiktif yang marak di media sosial.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, angka pengangguran terbuka di Kota Pahlawan terus mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, angka pengangguran terbuka di Surabaya berada di angka 9,79 persen.
Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 9,68 persen, di tahun 2022 terus menurun hingga 7,62 persen, dan di tahun 2023 turun menjadi 6,76 persen. Lalu di tahun 2024, pengangguran terbuka turun lagi menjadi 4,91 persen.
Pemkot, lanjut Agus, akan terus melakukan berbagai langkah untuk menekan pengangguran terbuka di Surabaya. Pendataan pencari kerja usia produktif, hingga menyiapkan tenaga kerja ahli melalui program pelatihan kerja dan kewirausahaan terus dilakukan.
“Kami juga optimalisasi pekerja migran Indonesia, siapa yang berminat kami sambungkan dengan agen pengelola pekerja ke luar negeri,” tuturnya.
Selain itu job fair juga disebarluaskan ke kawasan perkampungan. Terlebih, saat ini terdapat 500 kampung pancasila yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya.
“Kami juga melibatkan DPMPTSP, jika terdapat pengusaha yang mengurus perizinan, direkomendasikan 60 persen pekerjanya merupakan orang ber-KTP Surabaya,” paparnya.
