Kata Ketua Komisi IV DPRD Sumenep soal Sekolah Rakyat: Belum Pernah Dibahas
- Istimewa
Sumenep, VIVA Jatim – Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, mengaku belum mengetahui secara rinci program Sekolah Rakyat yang saat ini tengah dipercepat realisasinya oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Saya belum tahu detail soal Sekolah Rakyat itu,” ujar Mulyadi saat dikonfirmasi, Selasa malam, 8 Juli 2025.
Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa belum ada pembahasan di tingkat komisi terkait program tersebut.
“Belum ada pembahasan. Mungkin nanti setelah pembahasan APBD 2026 baru dibicarakan di komisi,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah pihak Pemkab atau dinas terkait telah melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPRD, Mulyadi memilih tidak memberikan jawaban.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi, menyebutkan bahwa program ini sudah mendapat restu dari Kementerian Sosial dan telah disurvei langsung oleh tim Kemensos.
“Staf Kemensos sudah melakukan survei ke lapangan. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan Kemendagri dan Sekjen Kemensos secara daring. Insyaallah, dalam waktu dekat Sekolah Rakyat bisa mulai berjalan,” jelas Edy, Senin, 7 Juli 2025.
Menurut Edy, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini terbuka untuk seluruh wilayah di Sumenep, baik daratan maupun kepulauan.
Model pendidikan yang ditawarkan juga dirancang menyerupai sekolah semi militer seperti SMA Taruna, namun dengan penguatan pendidikan keagamaan pada sore dan malam hari.
“Karena itu kami juga menggandeng Kementerian Agama Sumenep,” tambah Edy.
Sebagai tahap awal, Pemkab Sumenep akan memanfaatkan sementara gedung Sarana Kegiatan Diklat (SKD) di Kecamatan Batuan sebagai lokasi pembelajaran.
Gedung tersebut akan direnovasi terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), meski secara kewenangan berada di bawah BKPSDM.
“Gedung SKD memang milik BKPSDM, tapi untuk renovasi dan peningkatan fasilitas sudah ditugaskan kepada Dinas PUTR,” tandas Edy.
