Gubernur Khofifah Surati Menhub soal Antrean Ketapang: Tambah Kapal dan Aktifkan Pelabuhan Jangkar
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirim surat kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyikapi antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, belakangan ini. Dua permintaan utama dimohon Khofifah di surat itu, yakni segera menambah armada kapal penyeberangan dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar Situbondo.
Kapal yang diminta Khofifah ialah kapal berkapasitas besar yang mampu melayani dermaga Landing Craft Machine (LCM) di Pelabuhan Ketapang. Dengan demikian, Antrean panjang kendaraan yang hendak ke Gilimanuk, Bali, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi bisa teratasi, atau setidaknya berkurang.
"Ibu Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono pada Sabtu, 26 Juli 2025, malam.
Selain meminta penambahan armada di Pelabuhan Ketapang, Khofifah menurut Nyono juga meminta agar Kementerian Perhubungan mengaktifkan kembali Pelabuhan Jangkar Situbondo, yang menjadi pelabuhan alternatif agar untuk sementara ini aktivitas kepelabuhanan tidak terpusat di Ketapang.
Tentu, lanjut Nyono, truk yang diseberangkan melalui Pelabuhan Jangkar yakni truk dengan tonase kurang dari 40 ton, dipilah di jembatan timbang Sedarum Pasuruan. Sebelum masuk Alas Baluran, truk tersebut bisa diseberangkan ke Gilimanuk melalui Jangkar. “Namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk," jelasnya.
Sebetulnya, papar Nyono, Pemprov Jatim tidak bertanggung jawab secara langsung terkait pelayanan kepelabuhanan di Ketapang. Cuma, ketika ada gangguan di Pelabuhan Ketapang sehingga antrean panjang terjadi, maka arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur pasti tersendat. “Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir," tandasnya.
Nyono mengaku sudah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur Khofifah. Diharapkan, solusi mengatasi antrean panjang di Pelabuhan Ketapang segera tertangani.
Nyono menjelaskan, antrean panjang di Pelabuhan Ketapang terjadi menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu. Berangkat dari kecelakaan tersebut, otoritas terkait melakukan evaluasi.
