Gandeng HIPMI, Pemprov Jatim Berupaya Optimalisasikan Aset Daerah

Forum optimalisasi aset milik daerah oleh BPKAD Jatim.
Sumber :
  • Istimewa

Madiun, VIVA Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berupaya keras untuk mengoptimalisasikan aset daerah. Mitra strategis pun digandeng, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dengan harapan membuka peluang investasi dalam pengelolaan aset daerah.

img_title Khofifah dan KDM Perkuat Dagang Serta Investasi Jatim-Jabar untuk Bangun Ekonomi Nasional

Upaya tersebut dibahas dalam forum kolaborasi bertajuk Optimalisasi Barang Milik Daerah yang digagas oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur di Hotel Aston Madiun pada Senin kemarin. Di forum itu pula diteken nota kerja sama antara BPKAD, HIPMI, dan DPRD Jatim.

Upaya mengoptimalisasikan aset daerah adalah salah satu jawaban atas dampak fiskal yang ditimbulkan dari berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Imbas dari UU itu, Pendapatan Asli Daerah Jatim diperkirakan terpangkas hingga Rp4 triliun pada tahun 2025.

img_title NPL di Atas 5 Persen Disorot, DPRD Minta Bank Jatim Berantas Fraud

Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen secara virtual mengatakan, optimalisasi aset daerah adalah solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Karena itu kolaborasi antara pemda, DPRD, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk kepentingan tersebut.

“Agar aset milik daerah yang selama ini idle dapat dimanfaatkan secara produktif dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Sigit dalam keterangan tertulis diterima VIVA Jatim pada Selasa, 5 Agustus 2025.

img_title Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Dia menjelaskan, seluruh aset milik Pemprov Jatim kini telah terdigitalisasi dan dapat diakses secara terbuka melalui platform www.asetjatim.com. Di situs tersebut, investor bisa menelusuri daftar aset lengkap dengan hasil studi kelayakan, nilai appraisal pasarnya.

Selain itu, di platform tersebut skema kerja sama yang telah disiapkan secara legal dan kompetitif juga tersedia, mulai dari sewa, kerja sama pemanfaatan, hingga skema bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG).

“Dengan kontribusi sebesar 14,5 persen terhadap PDB nasional dan 24,6 persen di Pulau Jawa, Jawa Timur adalah kekuatan ekonomi utama. Kami berkomitmen agar aset negara tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi justru sumber pendapatan dan peluang investasi,” papar Sigit.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset BPKAD Jatim, Herry Indrawanto, bersama Ketua Komisi C DPRD Jatim dan pengurus HIPMI Jatim menandatangani kesepakatan kerja sama sebagai simbol dimulainya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengelolaan aset milik daerah.

Halaman Selanjutnya
img_title