Belajar dari Peristiwa Pati, Istana Minta Kepala Daerah Hati-hati soal Kebijakan
- Istimewa
Jakarta, VIVA Jatim – Pihak Istana terus memonitor gejolak politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah warga di sana berdemonstrasi besar-besaran dan menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya pada Rabu kemarin. Belajar dari peristiwa Pati, Istana meminta kepala daerah di seluruh Indonesia agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan di daerah.
“Berkali-kali kami selaku pemerintah pusat berulangkali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apa pun, baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan segala sesuatu,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi dikutip dari VIVA, Kamis, 14 Agustus 2025.
“Apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat,” imnbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri juga memantau perkembangan di Pati. Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden menyayangkan demo besar-besaran yang berujung kericuhan terjadi di Pati. “Tentunya kalau beliau [Prabowo Subianto] menyayangkan,” ungkapnya.
Pihak Istana sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhfi agar mencari solusi pada gejolak politik pemerintahan yang terjadi di Pati. Koordinasi itu dilakukan sejak awal polemik muncul yang jadi pemicu unjuk rasa rakyat di Pati.
Seperti diketahui, warga Pati melakukan aksi besar-besaran pada Rabu kemarin dengan tuntutan Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Aksi protes tersebut digelar buntut dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak hingga 250 persen.
Kebijakan tersebut kemudian dianulir tapi tak menyurutkan protes warga. Masyarakat tetap menggelar aksi besar-besaran yang kemudian berujung terjadinya kericuhan. Sudewo sempat menemui massa dan menyampaikan permintaan maaf. Tapi baru saja nongol, ia dilempari sandal dan botol plastik, hingga memaksa dirinya kembali masuk ke dalam mobil dan hengkang.
Sudewo sendiri menolak mundur dari jabatan Bupati Pati sebagaimana tuntutan masyarakat. Alsannya, ia mengaku terpilih sebagai kepala daerah secara konstitusional. Tapi di sisi lain, teriakan warga direspons DPRD setempat dengan keputusan membentuk pansus pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati.
Pansus pemakzulan adalah jalan konstitusional untuk memutuskan seorang kepala daerah meletakkan jabatannya. Pihak Gerindra pun, partai yang menaungi Sudewo dalam aktivitas politiknya, menunggu hasil pansus DPRD Pati terkait pemakzulan Sudewo tersebut.
