Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota Kawal Distribusi Beras Medium di Jatim

Rapat konsolidasi soal program pangan di Surabaya.
Sumber :
  • Humas Pemprov Jatim

Surabaya, VIVA JatimGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua kepala daerah (bupati dan wali kota) agar memantau secara ketat dan mengawal distribusi beras medium, agar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional berjalan lancar. Hal itu penting untuk menjaga ketahanan pangan serta daya beli masyarakat.

img_title Jangan Lewatkan, Pasar Rakyat Kota Kediri 8-15 Agustus 2026

Hal itu disampaikan Khofifah saat acara rapat konsolidasi program prioritas nasional bidang pangan di kompleks Sekretariat Daerah Provinsi Jatim pada Kamis, 21 Agustus 2025. Rapat dihadiri sejumlah menteri terkait, juga seluruh kepala daerah se Jatim.

Khofifah mengatakan, pada dasarnya ketahanan pangan di Jatim saat dalam posisi cukup kuat. Itu bisa dilihat dari tukar petani yang meningkat serta rasio ketersediaan beras di Jatim. “Kalau Pak Mentan menyampaikan stok sekian, Jatim sebagai lumbung pangan nasional, rasio ketersediaan beras kita punya surplus besar," katanya.

img_title Akhir Juli 2026, Bulog Jatim Salurkan 99.004 Ton Beras ke 4.050 Outlet

Namun, lanjut dia, terkait SPHP butuh dorongan khusus. Sebab, terjadi kelangkaan beras medium SPHP di pasar tradisional. Di pasar yang ia kunjungi di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu, misalnya, beras medium SPHP tidak tersedia dalam waktu yang relatif Panjang.

“Saya ke Jember, ke Pasar Tanjung, lantai 1 tidak ada beras SPHP. Lantai 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan? Mulai April,” ungkap Khofifah.

img_title Pelabuhan Memiliki Peran Strategis dalam Menjaga Ketahanan Pangan

Kondisi seperti itu menurut Khofifah harus ditanggapi dan ditangani cepat oleh pemerintah daerah setempat. Sebab, pada 1 September mendatang Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data konsumsi rumah tangga, di mana beras menjadi komoditas utama. Kondisi seperti itu akan berpengaruh pada angka kemiskinan secara kumulatif di Jatim. 

Jika masyarakat tidak bisa mendapatkan beras medium dan terpaksa membeli beras premium, hal ini dikhawatirkan berpengaruh pada angka kemiskinan di daerah. “Mereka sebenarnya kemampuannya pada beras medium. Tapi mereka tidak temukan itu sehingga mereka harus beli beras premium,” tandas Khofifah. 

Khofifah menegaskan, dengan ketersediaan beras yang melimpah di Jawa Timur, tantangan utama saat ini bukan pada produksi, melainkan distribusi. Karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk lebih intensif turun ke lapangan dan memastikan pasokan beras medium benar-benar sampai di pasar-pasar tradisional.

Halaman Selanjutnya
img_title