Kadindik Jatim Tegaskan tak Ada Pungli di Sekolah Negeri
- Pemprov Jatim
Surabaya, VIVA Jatim-Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai menegaskan agar jajarannya menolak segala praktek Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terutama pada sekolah-sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
“Kami tegaskan tidak ada Pungli di sekolah sekolah negeri yang ada di Jatim,” ujar Aries di Surabaya, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Aries menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri sepenuhnya dibahas secara terbuka antara pihak sekolah dan Komite, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
“Penyusunan RKAS sendiri merupakan instrumen transparan yang mengacu pada ketentuan regulasi dan mengedepankan prinsip musyawarah serta akuntabilitas publik,” jelasnya.
Aries menyampaikan setiap sekolah negeri di Jawa Timur mendapatkan dukungan anggaran dari berbagai sumber, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) serta partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Dan apabila dana BOS dan BPOPP belum mencukupi untuk mendukung seluruh program kegiatan satuan pendidikan selama satu tahun ajaran, maka diperkenankan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela. Dengan syarat harus transparan dan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara pihak Komite dan Sekolah.
“Kami bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid, tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama," imbuhnya.
Menurutnya, semua bentuk sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, dan didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara rapat.
Mantan Pj. Walikota Batu itu menyebut bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menugaskan sekaligus memastikan agar penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah-sekolah negeri berjalan baik dan benar.
Terutama tentang pengelolaan administrasi sekolah karena anggaran yang diberikan di bidang pendidikan cukup besar. Selain untuk gaji guru, tunjangan guru dan perbaikan sarana prasarana sekolah, tentu juga demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.