Ini Respon PW SAPMA PP Jatim Soal Rencana Aksi 3 September
- Nur Faishal/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim-Ketua PW SAPMA PP Jatim, Arderio Hukom turut bersuara terkait rencana aksi 'Turunkan Gubernur Jatim' pada 3 September 2025. Posko Rakyat Jatim Menggugat didirikan sejak beberapa hari lalu di Taman Apsari, depan Gedung Negara Grahadi sebagai bagian dari rencana aksi nanti.
Arderio mengatakan PW SAPMA PP Jatim tidak mendukung terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Karena hal tersebut adalah wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai demokrasi. PW SAPMA PP Jatim juga mendukung berbagai cara penyampaian pendapat yang dilakukan sesuai hukum, norma dan nilai yang berlaku sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang diperjuangkan.
Namun, Arderio merasa rencana aksi 3 September nanti cukup bertentangan dengan pengejawantahan nilai dan norma kebebasan penyampaian pendapat dan berekspresi yang baik. Menurutnya, aksi pendirian Posko di Taman Apsari justru menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan publik.
"Apalagi Taman Apsari adalah Fasilitas Umum dengan peruntukan rekreatif dan ruang terbuka hijau yang lokasinya berdekatan dengan objek vital Gedung Negara Grahadi," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengatakan posko di Taman Apsari tidak sesuai dan melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Oleh karena itu menurutnya, jika Satpol PP bertindak, maka hal tersebut sudah memang seharusnya dilakukan penertiban.
Ia menambahkan glorifikasi pemberitaan dan pengangkatan isu unjuk rasa 3 September mendatang dengan tuntutan Gubernur Jawa Timur untuk mundur jelas memiliki dampak sosial yang merusak kohesi kebangsaan yang sekian lama telah terawat di Jawa Timur.
Isu tersebut akan memicu polarisasi yang berpotensi memecah belak kerukunan masyarakat Jawa Timur. Hal ini tidak selaras dengan bagaimana menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi yang sesuai nilai Pancasila.
"Bila unjuk rasa benar-benar dilakukan, maka berpotensi serupa dengan apa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah tempo waktu silam, adapun kemarin (24/8) di Surabaya juga telah terjadi kerusuhan dengan orientasi suku dan ras, bila unjuk rasa dilakukan dengan waktu-waktu yang berdekatan, maka menurut kami cukup menimbulkan potensi gangguan berskala menengah hingga besar," Arderio menegaskan.
