Kadin Jatim Ingatkan Dampak Buruk Ekonomi akibat Demo Anarkis: Hentikan!
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengingatkan bahwa aksi demonstrasi yang meluas dan cenderung anarkis dalam beberapa hari terakhir bisa menimbulkan dampak serius bagi stabilitas ekonomi. Ia menyerukan agar aksi merusak itu dihentikan.
"Setop, sudah cukup aksinya. Mari kita kembali bersama-sama membangun daerah,” kata Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, di Surabaya pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Menurutnya, akar persoalan yang diangkat mahasiswa sebenarnya berangkat dari kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap belum menyentuh kepentingan rakyat. Itu sebabnya semua harus instropeksi dan berbenah diri.
“Saluran penyampaian aspirasi seakan terputus sehingga terjadi hal seperti ini. Semua harus berbenah diri, termasuk pejabat pusat agar berhati-hati dalam membuat pernyataan yang bisa melukai masyarakat,” ujarnya.
Adik menekankan, aksi unjuk rasa yang berlangsung empat hari berturut-turut sebaiknya dihentikan. Ia mengajak masyarakat kembali fokus membangun negara, provinsi, kota, maupun kabupaten.
Sebab, Kadin Jatim menilai dampak ekonomi dari instabilitas politik dan aksi demonstrasi tidak bisa diabaikan. Beberapa negara, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, bahkan telah mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak bepergian ke Indonesia.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan minat kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Tanah Air.
Bagi dunia usaha, stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat mutlak dalam menjaga arus investasi. Tanpa itu, kepercayaan publik maupun pelaku usaha akan mudah goyah.
“Kuncinya menjaga stabilitas adalah gotong royong. Aspirasi rakyat harus diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tambah Adik.
Ketidakstabilan politik juga diperkirakan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa perusahaan di Jakarta sudah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk mengantisipasi gangguan mobilitas akibat demonstrasi.
Hal ini, menurut Adik, bisa menurunkan produktivitas kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Di Jawa Timur sendiri, Adik optimistis situasi akan segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali normal mulai pekan depan.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar saluran aspirasi masyarakat dibuka lebar sehingga tidak menimbulkan potensi gejolak baru.