Guru Besar FEB Unair: Bangun Infrastruktur, Surabaya Perlu Pembiayaan Alternatif

Guru Besar FEB Unair Prof Fitri Ismiyanti.
Sumber :
  • Istimewa

Surabaya, VIVA Jatim – Pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya harus terus berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam merealisasikan berbagai proyek strategis.

img_title KKN UINSA Buat Terobosan, Ajak 35 UMKM Ikuti Sosialisasi NIB dan Sertifikat Halal

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Prof Dr Fitri Ismiyanti, menilai Surabaya perlu menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak terhambat. Menurutnya, pembiayaan melalui pinjaman daerah ataupun kolaborasi dengan pihak eksternal bisa menjadi pilihan.

“Surabaya mungkin perlu rencana pembiayaan alternatif, bisa melalui pinjaman daerah ataupun strategi pembangunan lain. Hal ini agar proyek infrastruktur tetap berjalan di tengah tantangan fiskal yang ada,” kata Fitri, Selasa, 30 September 2025.

img_title Surabaya Permudah Layanan Adminduk, Bayi Baru Lahir Dapat Tiga Dokumen Gratis

Dia menjelaskan, kondisi keuangan Kota Surabaya sejauh ini relatif sehat. Dari sisi pengelolaan keuangan, nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) telah memenuhi syarat dari pemerintah pusat dengan DCSR jauh di atas batas minimal 2,5.

Dengan rasio tersebut, Pemkot Surabaya dinilai mempunyai kemampuan membayar kewajiban pengembalian pinjaman dan tetap dapat merealisasikan belanja daerah lainnya untuk kegiatan pembangunan di Kota Surabaya.

img_title KI Jatim Menangkan Warga, Pemkot Diminta Buka Data SK Re-Planning

Namun, dia mengingatkan agar terus ada pemantauan terhadap kemampuan membayar daerah sebagai pertimbangan utama.

“Kalau misalnya pinjam Rp100 miliar untuk sebuah program pembangunan, harus diproyeksikan dulu berapa lama tenor pinjaman, berapa bunga yang dibayar, dan dicek kemampuan APBD untuk membayarnya,” tegasnya.

“Yang penting, tata kelola keuangan harus transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana pinjaman digunakan untuk sektor prioritas dan memberikan manfaat jangka panjang,” imbuh Fitri.

Terkait sejumlah program infrastruktur yang akan dibiayai dari pinjaman daerah, Fitri menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga instrumen strategis yang menopang pertumbuhan kota.

Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki iklim investasi, serta mendukung pertumbuhan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, nilai Return on Investment of Infrastructure (ROII) dari proyek-proyek yang akan dibiayai dari pembiayaan alternatif mencapai 943 persen, yang menunjukkan bahwa rencana tersebut layak secara ekonomi dan menghasilkan dampak perekonomian yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Halaman Selanjutnya
img_title