Instruksi Kapolda Jatim ke Polres, Cek Kelaikan Gedung Ponpes Se Jatim

Kapolda Jatim di Ponpes Al Khoziny Buduran, Sidoarjo.
Sumber :
  • Ahaddiini HM/VIVA Jatim

Surabaya, Viva Jatim – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) Inspektur Jenderal Polisi Nanang Avianto menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayahnya untuk mendata dan mengecek kelaikan seluruh bangunan pondok pesantren (ponpes).

img_title Polres Jombang Bersiap-siap Jelang Muktamar NU Ke-35 di PP Tambakberas

Langkah itu perlu dilakukan supaya peristiwa ambruknya bangunan seperti yang terjadi di Ponpes Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, hingga menyebabkan puluhan santri meninggal dunia tidak kembali terulang.

Menurut Irjen Nanang Avianto, setiap gedung, termasuk pondok pesantren, harus melalui perencanaan dan pengawasan yang matang ketikan membangun.

img_title Polisi Buka Sayembara Tangkap Pembunuh Sekretaris DPRKP Bangkalan Tapi Dibantah Polda Jatim

“Pembangunan apa pun harus memiliki perencanaan dan pengawasan yang matang agar kejadian serupa tidak terulang. Dari sekian banyak bangunan, masih ada pondok yang tidak memenuhi standar konstruksi, dan hal ini sangat memprihatinkan,” ujar Nanang, Rabu, 8 Oktober 2025.

Ia menyebut, keselamatan santri dan masyarakat menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, Polda Jatim akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satpol PP, serta tim ahli untuk melakukan risk assessment atau penilaian risiko terhadap kelayakan seluruh bangunan pondok pesantren di Jawa Timur.

img_title Diserahkan ke Lanudal Juanda, Taman Pintar Juanda JAPFA Diharapkan Jadi Ruang Edukasi

“Jika ditemukan gedung yang tidak layak, maka akan dilakukan perbaikan atau penutupan sementara hingga memenuhi standar keamanan,” tegasnya.

Selain aspek teknis, Kapolda Jatim juga menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai dalam proses pembangunan hingga menyebabkan korban jiwa.

“Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pihak, baik pengelola pondok, pemerintah daerah, maupun masyarakat, turut berperan aktif memastikan setiap bangunan pendidikan keagamaan memenuhi standar keselamatan konstruksi.

“Kami berharap semua pihak memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan agar keselamatan santri dan masyarakat benar-benar terjamin,” tutupnya.