HIPMI Jatim Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Rakerda XVII dan Forbisda di Surabaya
- Mokhamad Dofir
Surabaya, VIVA Jatim – Rakerda XVII dan Forbisda HIPMI Jawa Timur berlangsung di The Westin Grand Ballroom and Convention Center, Surabaya, Kamis, 23 Oktober 2025.
Kegiatan bertajuk 'Muda Mandiri dan Berdaya Wujudkan UMKM Jawa Timur Naik Kelas' ini digelar untuk mendorong supaya usaha mikro kecil menengah naik kelas menjadi usaha lebih besar dan berdaya saing.
Ketua Umum BPD HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf mengatakan, strategi mewujudkan UMKM naik kelas dilakukan melalui sebuah forum bisnis daerah yang dikenal sebagai Forbisda. Yakni mempertemukan para pengusaha UMKM dengan mitra strategis dari pemerintah, perbankan, investor, hingga perwakilan konsulat jenderal.
"Teman-teman [HIPMI] bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan mitra-mitra strategis dan tentu ujung-ujungnya akan bisa meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kondisi UMKM-nya teman-teman dan akan tujuannya akan naik kelas," ujar Salim.
Dia menambahkan, melalui Forbisda, puluhan pengusaha UMKM yang terpilih sebagai peserta akan dikurasi menjadi 20 besar. Kemudian diseleksi kembali hingga mengerucut 18 peserta. Mereka lalu diberi kesempatan mempresentasikan produk dan gagasan bisnisnya ke hadapan mitra strategis.
"Mitra strategis isinya adalah dari pemerintah provinsi, ada dari perbankan, ada dari perwakilan konjen dan dari keterwakilan dari investor. Dan nanti akan mengerucut 18 besar, 18 besar nanti akan presentasi ke acara untuk bisa menunjukkan produk-produknya teman-teman," lanjutnya.
Setelah rangkaian Forbisda, HIPMI Jatim melanjutkan dengan agenda Rakerda XVII untuk membahas program kerja ke depan yang selaras dengan kebijakan pemerintah terutama terkait pemberdayaan UMKM seperti Program Makan Bergizi Gratis dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
Sementara itu, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari menekankan pentingnya sinergi HIPMI dengan lima program prioritas nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.
"Jadi ada lima program prioritas dari pemerintah, yang pertama ketahanan pangan. Tadi relate juga sama MBG [Makan Bergizi Gratis]. Karena bagaimana MBG ini bisa bukan hanya menyediakan makan bergizi, tapi membuat sebuah ekosistem dunia usaha [berkembang]," ujarnya.
Lalu soal ketahanan energi. Dimana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melonggarkan keterlibatan sektor UMKM di bidang pertambangan mineral dan batubara. Oleh sebab itu, program HIPMI harus selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan UMKM naik kelas.
