DPRD Jatim Hapus Kunker ke Luar Negeri 2026 gegara Dana Transfer Dipangkas

Surabaya, VIVA Jatim – Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berdampak pula pada rencana program dan kegiatan DPRD Jawa Timur. Karena ada kebijakan itu, DPRD Jatim menghapus kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri pada tahun 2026. 

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menyesuaikan diri dengan situasi fiskal nasional. “Kami putuskan tidak ada kunjungan luar negeri,” katanya, Rabu 29 Oktober 2025

Menurut politikus PKB itu, kebijakan efisiensi ini tidak hanya dirasakan DPRD Jatim, tetapi juga seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Banyak daerah terpaksa memangkas sejumlah kegiatan. Bahkan ada daerah memangkas pengeluaran konsumsi rapat.

"Ada pemda yang mengurangi anggaran makan dan minum dalam kegiatan rapat untuk efisiensi anggaran,” ujar Musyafak.

Dia menjelaskan, daerah-daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer pusat kini mulai kesulitan karena minimnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Karena mereka tidak mempunyai PAD. Tidak ada restoran, tidak ada hotel, tidak ada parkir, dan potensi PAD lainnya,” tandasnya.

Musyafak menilai, kebijakan efisiensi seharusnya dibarengi dengan regulasi yang memberi ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatannya. Namun, kenyataannya, banyak sumber PAD justru tersedot ke pemerintah pusat.

“Perusahaan besar yang berlokasi di daerah, ternyata berkantor di dekat pusat pemerintahan. Jadi kami di daerah hanya kena dampaknya, sementara pendapatan masuk ke pemerintah pusat karena berkantor pusat di Jakarta,” kata Musyafak.

Ia tak menampik adanya disparitas fiskal antara pusat dan daerah, terutama bagi daerah dengan PAD rendah. “Mereka pasti akan mbengok kabeh (protes semua), karena kemarin-kemarin itu andalannya dari piranti pusat,” tegasnya.

Musyafak menambahkan, sejumlah daerah telah menyampaikan masukan agar kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer supaya ditinjau ulang.

“Ada 13 provinsi, termasuk Jawa Timur, yang terdampak berkurangnya anggaran transfer dari pemerintah pusat. Kalau dilihat, Jatim itu besar, tetapi cakupan wilayahnya juga luas sekali,” pungkasnya.