DPRD Jatim Nilai Respons Pemerintah Lamban Tangani Konflik Migas di Pulau Kangean
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim – Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura, Nur Faizin, menilai respons pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jatim dan SKK Migas, dalam menangani konflik warga Pulau Kangean dengan PT Kangean Energi Indonesia (KEI) terkait eksplorasi migas di sana lambat. Akibatnya, konflik berujung pada kekisruhan beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, konflik tersebut bermula ketika PT KEI melakukan survei seismik di perairan laut dangkal Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, beberapa hari lalu. Lokasi yang disurvei merupakan area tangkap ikan nelayan setempat. Warga sudah memprotes rencana survei seismik tersebut sejak beberapa pekan sebelumnya.
Saat survei berlangsung, ada enam nelayan yang mencoba menghalau kapal petugas survei oleh perusahaan tersebut. Akibatnya, keenam nelayan tersebut ditangkap aparat Kepolisian Sektor Kangean. Nah, gara-gara penangkapan itulah warga kemudian menggeruduk Markas Polsek Kangean.
Di Polsek, warga mencari petugas Polri yang mengamankan enam nelayan tersebut. Namun, karena tidak ada, warga kemudian mendatangi sebuah tempat wisata yang disebut biasa berjaga-jaga mengamankan pegawai PT KEI. Nah, di tempat itulah kerusuhan pecah. Fasilitas waterpark milik anggota DPRD Kabupaten Sumenep itu dirusak dan dibakar.
Nur Faizin prihatin atas insiden tersebut. Menurutnya, kerusuhan tersebut merupakan buah dari arogansi PT KEI yang masih melanjutkan aktivitasnya di Kangean dan kelalaian serta lambannya respons pemerintah dalam mendengar peringatan yang sejak awal telah disuarakan banyak pihak, terutama warga setempat.
Sebetulnya, lanjut dia, peringatan agar survei seismik dihentikan sudah berulang kali ia sampaikan, baik melalui forum resmi di DPRD maupun komunikasi langsung dengan instansi teknis. Namun, peringatan itu diabaikan tanpa tindakan konkret.
“Kami sudah berkali-kali mengingatkan agar kegiatan survei seismik PT KEI dihentikan dulu, karena kami melihat ada potensi gesekan sosial di masyarakat. Tapi suara kami di DPRD dan aspirasi warga seolah tidak pernah dianggap serius. Sekarang, setelah terjadi konflik dan pembakaran, pemprov dan SKK Migas bisa apa?,” ujar Faizin, Jumat, 7 November 2025.
Politisi PKB itu melihat, kondisi di lapangan kini bukan sekadar kesalahpahaman antara warga dan aparat, melainkan akibat nyata dari lemahnya koordinasi dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap aktivitas perusahaan.
