Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, PDIP Jatim Hormati Proses Hukum KPK
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur (PDIP Jatim) Said Abdullah menyatakan bahwa partainya menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kadernya, Sugiri Sancoko, dalam dugaan suap promosi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Sugiri terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Ponorogo pada Jumat, 7 November 2025, malam. Bersama Sugiri, terjaring OTT juga 12 orang lainnya, di antaranya Sekda, Direktur RSUD, adik Sugiri, dan lainnya. Hingga kini, mereka semua masih menjalani pemeriksaan di kantor KPK di Jakarta.
Said menegaskan, PDIP Jatim menjunjung tinggi independensi KPK dan tidak akan melakukan intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Itu sesuai dengan amanat yang berkali-kali disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kami senantiasa menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” kata Said.
Namun demikian, Said meminta semua pihak agar mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui keputusan hukum tetap oleh pengadilan,” ujar politisi asal Sumenep, Madura, itu.
Secara prinsip, lanjut Said, PDIP memandang korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karen aitu, ia mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. “Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh KPK,” katanya.
PDIP Jatim, papar dia, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas kejadian yang menimpa kepala daerah mereka. Ia menyesalkan terhadap tindakan kadernya itu.
“Kami menyesalkan bahwa yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan belum mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk membawa kesejahteraan bagi warga Ponorogo,” tutur Said.
Pihaknya menilai, peristiwa ini menjadi bahan evaluasi internal partai untuk memperkuat pembinaan kader dan memperbaiki sistem politik agar lebih bersih, salah satunya memperjuangkan sistem Pilkada murah.
“Ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah, memperkuat pembinaan kader agar tidak terulang, serta memperjuangkan sistem pemilihan kepala daerah yang tidak berbiaya mahal, karena hal itu sering menjadi akar masalah korupsi,” pungkas Said.
