Nagara Institute-Akbar Faisal Uncensored Gelar Diskusi Kupas Peran Danantara di Surabaya

Surabaya, Viva Jatim – Lembaga riset Nagara Institute bersama podcast Akbar Faizal Uncensored menggelar diskusi meja bundar berjudul ‘Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?’ di Hotel Wyndham, Surabaya, Selasa, 2 Desember 2025.

Acara diskusi menghadirkan para pakar kebijakan publik, ekonom hingga tokoh strategis dari sektor pemerintah maupun dunia usaha. Mereka menjadi narasumber untuk membahas arah baru perekonomian Indonesia setelah reformasi besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Akbar Faisal mengatakan, kegiatan diskusi meja bundar atau RTD digelar secara estafet di 10 kota se-Indonesia untuk menyerap pemikiran soal peran Danantara. Dan Kota Surabaya menjadi lokasi pertama acara.

"Kami akan memetik pemikiran-pemikiran publik dengan berkeliling di 10 kota di Indonesia. Dan yang pertama kami kunjungi adalah Kota Surabaya," ujar Akbar Faisal saat membuka diskusi.

"Kami mengambil peran memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran Danantara sebuah jalan keluar atau justru tetap sebuah problem. Nagara Institute melakukan kajian untuk didiskusikan dengan para pemikir, pembuat kebijakan, dan kritikus kebijakan," lanjutnya. 

Dua peneliti Nagara Institute, Profesor Satya Arinanto dan Dr R Edi Sewandono menjadi pemantik diskusi. Keduanya memaparkan temuan awal dan kajian dari tim riset Nagara Institute mengenai Danantara sebagai mandat baru kemakmuran bangsa.

Setelah itu, empat narasumber diantaranya Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Pakar Ekonomi Ferry Latuhihin, Anggota DPR Misbakhun dan Dosen Ekonomi Islam Unair Imron Mawardi, bergiliran memberi tanggapan dan pandangan atas temuan awal dan kajian tersebut. 

Pada kesempatan itu, Misbakhun mendapat giliran pertama memberikan pandangannya. Menurutnya, upaya pemerintah mereformasi BUMN secara besar-besaran dengan mendirikan Danantara adalah kebutuhan sejarah, bukan hanya program teknis. Karena BUMN harus dipangkas, difokuskan pada sektor strategis, dibebaskan dari beban masa lalu dan dikelola seperti korporasi profesional.

"Ini adalah keputusan politik yang saya kira sangat tepat," singkatnya.

Selanjutnya Emil Elestianto Dardak mendapat giliran kedua menyampaikan pandangan dengan memaparkan kondisi ekonomi Jawa Timur terlebih dahulu.

Emil menegaskan bahwa Jawa Timur adalah salah satu penopang utama ekonomi nasional, menyumbang hampir seperenam PDB Indonesia dan menjadi pintu logistik wilayah timur. Industri kata dia, menjadi penggerak utama pertumbuhan, sementara pertanian tetap menjadi produsen terbesar berbagai komoditas nasional.

Dia menekankan kebutuhan diversifikasi ekonomi serta kekhawatiran dividen BUMN dari Jatim tidak kembali dalam bentuk investasi. Oleh sebab itu, dirinya berharap Danantara bisa memastikan investasi negara tetap menguatkan sektor-sektor strategis di Jawa Timur.

"Karena perekonomian kita tidak lagi sepenuhnya mengandalkan sumber daya alam, maka kita berharap bahwa tetap ada portofolio investasi yang kemudian bisa menjadi sebuah daya tarik bagi Danantara. Kalau kita lihat BUMN. Kami cuma berhak satu, jangan sampai dividen yang ditarik balik kemudian dibuat menjadi agnostik terhadap BUMN yang menyumbang dividennya," ujar Emil.

Setelah itu, Profesor Imron Mawardi menekankan soal gagasan transformasi BUMN sudah dirancang sejak akhir 1990-an melalui blueprint pembentukan 10 holding, namun lama tertunda karena pergantian pemerintahan.

Dia menjelaskan, Danantara terdiri dari unit aset manajemen dan investasi adalah kelanjutan dari rencana lama itu dan menandai fase profitisasi sebelum kemungkinan privatisasi BUMN yang tidak lagi strategis.

Profesor Imron pun mengingatkan, negara tetap harus menguasai sektor-sektor vital, merujuk pada hadis tentang kepemilikan bersama atas sumber daya penting. Menurutnya, bagi Jawa Timur, Danantara bisa menjadi solusi keterbatasan anggaran daerah. 

"Keterbatasan-keterbatasan pemerintah daerah dalam anggaran ini menjadikan memang pembangunan itu berjalan lambat," ucapnya.

Giliran terakhir, Pakar Ekonomi Ferry Latuhihin menilai akar persoalan BUMN dan munculnya lembaga seperti Danantara berasal dari sejarah panjang campur tangan negara yang tidak efisien sejak era nasionalisasi yang diperparah oleh minimnya tenaga profesional dan kecenderungan negara hadir di sektor yang tidak perlu.

Dia menegaskan negara telah gagal sebagai agent of development, sehingga reformasi fiskal dan pengurangan peran negara menjadi penting. Dalam konteks Danantara, Ferry mengkritik lembaga ini karena dianggap salah posisi yang semestinya menjadi badan reparasi, bukan badan investasi.

Menurutnya, fungsi pengelolaan investasi dan dividen sudah ditangani lembaga profesional yang ada, sehingga Danantara justru tumpang tindih.

"Danantara salah menempatkan diri sebagai badan investasi harusnya badan reparasi," tutupnya.