Banom-Lembaga PBNU Dukung Islah Tebuireng, Ini Alasannya
- Nurcholis Anhari Lubis/Viva.co.id
Jakarta, VIVA Jatim – Seruan agar dua pucuk pimpinan PBNU mengambil langkah islah kian menguat. Keinginan tersebut bahkan datang dari tubuh PBNU sendiri. Di antaranya datang dari sedikitnya tujuh Badan Otonom (Banom) dan Lembaga Nahdlatul Ulama (NU). Mereka menolak adanya rapat pleno yang digelar Syuriah untuk memutuskan Pj Ketum PBNU.
Seruan islah tersebut ditegaskan dalam pernyataan tertulis bersama yang dirilis pada Jumat, 5 Desember 2025. Mereka berpendapat bahwa rapat pleno tanpa keterlibatan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU tidak sah berdasarkan aturan organisasi.
Pernyataan itu ditandatangani oleh tujuh pimpinan banom pusat: H. Addin Jauharudin (PP GP Ansor), Muchamad Nabil Haroen (PP Pagar Nusa), M. Shofiyulloh Cokro (PB PMII), Irham Ali Saifuddin (DPP SARBUMUSI), Muh Agil Nuruz Zaman (PP IPNU), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa (JATMAN), dan Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin (PP ISNU).
Banom PBNU menyatakan mendukung penuh inisiatif islah melalui forum silaturahim Tebuireng yang dipimpin para kiai sepuh dan mustasyar NU. Dalam dokumen pernyataan resmi, mereka menegaskan pentingnya musyawarah yang jernih dan tabayyun yang dipimpin masyayikh sebagai jalan menyatukan jam’iyah.
Dengan dukungan banom terhadap upaya silaturahim Tebuireng dan penolakan terhadap pleno sepihak, tekanan moral kini mengerucut pada kesatuan kepemimpinan PBNU. Para ketua umum banom menegaskan bahwa konflik internal harus disikapi dengan akhlak organisasi. “Kepemimpinan PBNU harus menjadi teladan menjaga harmoni dan kemaslahatan jam’iyah,” tegas dokumen itu.
Pernyataan ini menegaskan bahwa penyelamatan NU hanya dapat dilakukan melalui duet utuh Rais Aam–Ketua Umum, bukan langkah unilateral. Dengan demikian, publik pecinta NU kini menunggu apakah pucuk pimpinan PBNU memilih jalan rekonsiliasi para kiai sepuh, atau tetap melanjutkan manuver sepihak yang berpotensi memecah jam’iyah.
Selain Banom PBNU, lembaga NU pusat juga menyerukan hal sama, yakni menyelesaikan masalah di pucuk pimpinan NU dengan jalan islah, musyawarah, dan dengan pertimbangan saran dari para kiai sepuh. “NU tidak boleh berjalan dengan ego sektoral,” kata pengurus Lakpesdam PBNU Muhammad Nurkhoiron kepada wartawan.
