Dindik Jatim Kukuhkan Pokja Pendidikan Inklusif, Persiapkan Inkubator Bisnis untuk ABK
- Rachmad Fahrizal Tito/VIVA Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengukuhkan 33 orang sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif sekaligus Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Pendidikan Khusus Jawa Timur Masa Bakti 2025–2028 pada Kamis, 18 Desember 2025.
Pengukuhan tersebut sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat layanan pendidikan inklusif sehingga untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk memperoleh hak pendidikan yang layak dan bermutu.
“Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pengembangan kompetensi. Anak berkebutuhan khusus memang memiliki keterbatasan secara fisik dan logika, namun mereka juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki orang pada umumnya sehingga sekolah harus mampu memberikan pelayanan yang adaptif dengan berbagai keterbatasan," ujar Aries.
Mantan Wali Kota Batu itu juga mendorong Pokja Pendidikan Inklusif yang baru dikukuhkan untuk membentuk Rumah Solusi, yang direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2026. Rumah Solusi ini akan menjadi pusat pemetaan minat, bakat, dan kebutuhan kompetensi siswa, sehingga pendidikan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Ia menjelaskan, tidak semua SLB memiliki kompetensi yang sama, dan tidak semua siswa membutuhkan keterampilan yang seragam. “Bisa saja suatu SLB memiliki kompetensi tata boga, tapi siswanya justru lebih berminat pada otomotif atau tata rias. Melalui Rumah Solusi, kebutuhan ini bisa dipetakan dan disinergikan dengan sekolah yang tepat,” jelasnya.
Dengan konsep tersebut, seluruh kompetensi yang relevan dengan kebutuhan khusus akan terintegrasi dan lebih bermanfaat, dibandingkan memaksakan program yang tidak sesuai dengan potensi siswa.
Dalam pengukuhan pengurus MKKS Pendidikan Khusus itu, Aries juga berpesan agar siap menghadapi tantangan tahun 2026 dengan peningkatan kualitas, mutu, serta strategi kepemimpinan dalam pendidikan inklusif.
“Kalau di 2025 tidak melakukan perubahan, otomatis di 2026 kita tidak akan bisa bersaing. Sehingga para kepala sekolah juga bisa menerapkan inovasi. Kemudian, perubahan kepemimpinan yang progresif itu dapat diikuti oleh perubahan sikap dan kinerja para guru," urainya
Selain itu, ia mendorong adanya kader inklusi di setiap sekolah, penerapan e-rapor inklusi, serta pelaksanaan program pembelajaran individual.
