Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jatim Tidak Lengah Ancaman Sebaran Super Flu

Anggota DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana
Sumber :
  • VIVA Jatim/A Toriq A

“Deteksi di tingkat paling bawah penting. Kalau sudah berat baru ke rumah sakit, itu terlambat,” katanya.

img_title Tiga Jurus Sukses Pembangunan untuk Pemerintah Daerah di Tengah Krisis Fiskal

Ia juga menekankan kesiapan alat pelindung diri (APD), logistik medis dasar, serta penerapan standar prosedur penanganan kasus flu berat di seluruh fasilitas layanan kesehatan, termasuk kesiapan laboratorium untuk pemeriksaan lanjutan.

Dari sisi kuratif, lanjutnya, ia menegaskan bahwa layanan kesehatan harus mampu merespons cepat kasus dengan gejala berat. Rumah sakit rujukan perlu menyiapkan protokol penanganan influenza berat agar tidak mengganggu layanan pasien lainnya.

img_title Predikat WTP tak Cukup Jadi Ukuran Keberhasilan APBD Jatim

“Penanganan medis harus cepat, terukur, dan tidak tumpang tindih. Pengalaman Covid jangan diulang,” tegasnya.

Bunda Wara juga menyoroti pentingnya penguatan surveilans dan deteksi dini. Ia meminta Dinas Kesehatan memperkuat pemantauan di puskesmas, rumah sakit rujukan, serta laboratorium kesehatan daerah.

img_title Kebutuhan Perlindungan Kesehatan Kian Komprehensif, Sequis Luncurkan Sequis Careln

“Pelaporan kasus ILI dan SARI harus cepat. Jangan menunggu parah,” katanya.

Bendahara DPD PDIP Jatim ini mengingatkan bahwa lonjakan pasien flu berat berpotensi melumpuhkan layanan kesehatan umum. Oleh karena itu, manajemen fasilitas kesehatan harus dipersiapkan sejak awal.

“RS perlu buffer kapasitas. Alur pasien flu dan non-flu harus dipisah,” ujarnya.

Selain kesiapan layanan, komunikasi publik juga menjadi perhatian. Menurut Bunda Wara, kepanikan justru bisa lebih berbahaya dibandingkan virus itu sendiri.

“Satu pintu informasi. Jangan simpang siur. Publik harus tenang, tapi siaga,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta.

“Puskesmas harus aktif memantau. Edukasi keluarga juga penting,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan super flu tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan semata, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor.

“Dishub, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga Kominfo harus dilibatkan. Respons harus cepat dan terkoordinasi,” tandasnya.

Ia pun meminta Pemprov Jatim menyiapkan skenario terburuk, mulai dari penyesuaian kegiatan massal, pengaturan kerja fleksibel bagi ASN, hingga perlindungan layanan publik esensial.

“Super flu adalah ancaman nyata. Kuncinya satu: cepat mendeteksi, tepat berkomunikasi, dan konsisten melindungi masyarakat,” pungkasnya.