Dana Desa di Tulungagung Turun Drastis, Ini Penjelasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- Madchan Jazuli
Tulungagung, VIVA Jatim-Kabid Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Tulungagung, Reza Zulkarnain mengungkapkan bahwa Dana Desa (DD) di Tulungagung terpotong drastis. Dulu per desa bisa mendapatkan antara Rp 600 juta hingga Rp 1 miliar. Namun sekarang hanya antara Rp 276-373 juta per desa.
Reza menerangkan penurunan tersebut karena adanya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sehingga total DD bagi 257 desa se-Tulungagung senilai Rp 86,659 miliar.
"Iya sangat turun drastis karena terpotong KDMP. Bila ada dari 600 juta berarti turunnya 60 sampai 70 persen," ujar Reza, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia mengaku untuk 2026 ini alokasi dana desa itu tidak dijadikan satu dengan KDMP. KDMP tidak masuk ke Dana Desa yang keluar dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dana Desa, melainkan ada dana tersendiri.
"Jadi tidak masuk Dana Desa itu ada sendiri hitungannya," imbuhnya.
Namun potongan DD tersebut tak mengubah banyak program. Menurut Reza program-programnya masih tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu, yaitu selaras dengan Prioritas Dana Desa 2026 yang dirancang untuk mempercepat dampak pembangunan di tingkat akar rumput. Fokusnya kepada manusia (penanganan kemiskinan dan kesehatan), ketahanan (pangan, iklim, ekonomi), sampai infrastruktur (fisik dan digital).
"Untuk kemiskinan ekstrem berupa BLT, penguatan desa iklim dan tangguh bencana, peningkatan pelayanan kesehatan menekan stunting. Lalu lumbung pangan, dukungan implementasi koperasi desa merah putih. Pembangunan infrastruktur melalui , kemudian pembangunan infrastruktur digital," jelasnya.
Sementara untuk skema pencairan Dana Desa tersebut, Reza mengaku belum ada informasi resmi dari pusat. Dan mengenai sisa DD pada 2025 Rp 1,9 miliar tak akan ada pencairan lagi di tahun 2026.
"Itu akan kembali ke APBN tidak hangus, kalau hangus itu hilang," paparnya.
Berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Tulungagung yang mengalami penambahan sekitar Rp 15-16 miliar untuk 2026. Sehingga saat ini anggarannya sekitar Rp 141 miliar.
"ADD itu untuk operasional pemerintah desa, siltap, BPD, RT hingga RW," pungkasnya.
