DPRD Jatim Dukung Uji Laboratorium Sumur Air Diduga Mengandung Campuran Minyak di Bangkalan
- Viva Jatim/A
Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur bersama SKK Migas dan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi sumur air yang mengeluarkan cairan diduga mengandung minyak bumi di Dusun Duko, Desa Penyaksagan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.
Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, mengatakan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi di lokasi sekaligus mengkoordinasikan langkah penanganan awal bersama pihak terkait.
“Kami turun langsung ke lapangan bersama SKK Migas Perwakilan Jabanusa, PHE WMO, serta OPD Kabupaten Bangkalan untuk memastikan kondisi sumur dan dampak yang mungkin timbul,” kata Aris.
Ia menjelaskan, sumur tersebut berada di halaman rumah warga bernama Aida dan awalnya merupakan pengeboran air bersih dengan kedalaman mencapai 105 meter.
“Pengeboran dilakukan sejak 27 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026 dengan diameter pipa sekitar 4 dim,” ujarnya.
Permasalahan muncul saat pompa dioperasikan pada 8 Januari 2026. Ketika itu, air yang keluar bercampur dengan cairan yang secara visual diduga mengandung minyak bumi.
“Pada saat pengoperasian pompa, air keluar bersamaan dengan cairan yang secara visual diduga minyak. Inilah yang kemudian dilaporkan warga,” jelas Aris.
Sebagai tindak lanjut, PHE WMO telah mengambil sampel air untuk diuji lebih lanjut. Hasil dari sampel itu akan disampaikan oleh pihak terkait.
“Sampel air sudah diambil sebanyak tiga botol pada kedalaman 8 meter dan 16 meter. Hasilnya nanti akan disampaikan oleh SKK Migas Jabanusa untuk memastikan apakah benar cairan tersebut mengandung minyak bumi atau tidak,” tegasnya.
Sambil menunggu hasil uji laboratorium, pemerintah daerah setempat mengambil langkah antisipatif dengan melarang aktivitas berisiko di sekitar lokasi sumur.
“Kami juga melarang warga mengambil cairan yang diduga minyak itu untuk keperluan apa pun demi keselamatan bersama,” kata Aris.
Koordinasi lintas sektor pun terus dilakukan dengan melibatkan DLH, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, hingga aparat keamanan.
“Keselamatan warga menjadi prioritas. Setelah hasil uji keluar, baru akan ditentukan langkah teknis selanjutnya,” pungkasnya.
