Guru Besar Unair Sebut Demokrasi Butuh Syarat Sosial dan Ekonomi yang Kuat
- Rahmat Fajar
Surabaya, VIVA Jatim-Sejumlah akademisi menyoroti wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung. Mereka berbagi pandangan tentang dampak pilkada tidak langsung dan juga bagaimana masa depan demokrasi.
Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair), Prof Falih Suaedi, melihat isu pilkada tidak langsung dari perspektif yang lebih luas, yakni hubungan antara demokrasi dan kapasitas negara. Ia menilai demokrasi membutuhkan syarat sosial dan ekonomi agar dapat bekerja secara optimal.
“Ada studi di Korea Selatan yang menunjukkan bahwa demokrasi baru menjadi stabil setelah pendapatan per kapita mencapai tingkat tertentu. Artinya, demokrasi membutuhkan fondasi ekonomi agar tidak mudah dibajak oleh kepentingan sempit,” ujar Prof Falih dalam diskusi “Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 31 Januari 2026.
Menurut Prof Falih, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan apa pun model pilkada yang dipilih tetap menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Karena itu, tantangan kita bukan sekadar memilih antara demokrasi langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana memastikan bahwa sistem politik menghasilkan kebijakan publik yang adil, rasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ucapnya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai salah satu keuntungan dari pilkada tidak langsung adalah penghematan anggaran negara. Ia mengungkan selama ini, biaya penyelenggaraan pilkada langsung menelan anggaran besar. Sementara hasil yang diperoleh tidak sebanding.
“Kalau kita bicara yang kasat mata, pilkada tidak langsung itu jelas lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya logistik, pencetakan surat suara, pengawasan, sampai distribusi di daerah-daerah sulit bisa ditekan cukup signifikan,” ujar Surokim.
Selain efisiensi, Surokim menilai mekanisme tidak langsung juga lebih sederhana secara teknis. Proses pemilihan hanya melibatkan anggota DPRD, sehingga beban kerja penyelenggara jauh lebih ringan dibanding pilkada langsung yang melibatkan jutaan pemilih.
“Dari sisi teknis, penyelenggaraannya tidak serumit pilkada langsung. Yang diurus hanya puluhan hingga ratusan anggota DPRD, bukan jutaan pemilih,” ujarnya.
Ia juga melihat pilkada tidak langsung berpotensi menguatkan kembali peran partai politik sebagai institusi demokrasi. Dengan mekanisme ini, partai menjadi pintu utama pencalonan, sehingga proses kaderisasi dan pendidikan politik di internal partai dapat berjalan lebih serius. Kendati demikian, dia menyarankan untuk opsi pilkada tidak langsung hanya sebatas pemilihan gubernur, bukan bupati atau walikota.
