Komisi IV DPR RI Restui Pupuk Subsidi untuk Tambak, Gresik Dapat Alokasi Ribuan Ton
- Tofan Bram Kumara.
Gresik, VIVA Jatim-Bagi ribuan petambak di pesisir Kabupaten Gresik, pupuk bukan sekadar komoditas pertanian. Namun penentu hidup-mati plankton, penopang pertumbuhan bandeng, sekaligus denyut ekonomi keluarga.
Setelah dua tahun diliputi kegelisahan akibat pencabutan subsidi, secercah harapan akhirnya datang, pupuk bersubsidi dipastikan kembali menyentuh sektor budidaya perikanan mulai 2026. Kabar itu mengemuka saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Gresik, Senin, 23 Februari 2026.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan beberapa tahun belakangan ini dibuat gelisah terkait pupuk subsidi. Pasalnya, ketika pupuk subsidi dicabut akan sangat berdampak.
"Bandeng tidak tumbuh optimal karena budidaya ikan tradisional sangat bergantung pada pupuk untuk menumbuhkan plankton,” ujarnya.
Gresik bukan pemain kecil. Dengan luas lahan budidaya mencapai 28.653,27 hektare, terdiri dari 15.601,26 hektare tambak payau dan 13.052,01 hektare tambak tawar, daerah ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional sektor perikanan.
Sebanyak 20.279 pembudidaya menggantungkan hidup di dalamnya. Tahun 2025, produksi budidaya Gresik menembus 160.439 ton dengan nilai ekonomi Rp3,54 triliun. Khusus bandeng, produksinya sekitar 90.000 ton per tahun.
“Kalau harga bandeng rata-rata Rp10.000 per kilogram, hampir Rp900 miliar berputar di sektor tambak saja. Jadi ini ekonomi rakyat,” terang Bupati Yani.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah dapur yang menyala, sekolah anak yang tetap berjalan, dan warung-warung desa yang ikut berputar.
Bupati Yani menegaskan, pekerjaan rumah tak berhenti pada pupuk. Pemkab Gresik mendorong penguatan ekosistem dari hulu ke hilir, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga distribusi dan peningkatan konsumsi ikan.
Ia juga membuka peluang pelibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam distribusi pupuk subsidi agar rantai pasok lebih pendek dan ekonomi desa ikut bergerak.
“Kami ingin ekonomi tambak ini benar-benar menjadi kekuatan desa,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto memastikan kebutuhan pupuk budidaya telah masuk dalam rekomendasi subsidi nasional.
“Tahun ini kebutuhan pupuk untuk budidaya perikanan sudah masuk dalam program subsidi sekitar 29.500 ton secara nasional,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Haeru Rahayu menyebut hampir Rp300 miliar dialokasikan secara nasional untuk pupuk budidaya tahun ini.
