Perkuat Regulasi Publik, DPRD Gresik Tetapkan Tiga Ranperda Hasil Fasilitasi Gubernur Jatim
- Viva Jatim/Tofan
Gresik, VIVA Jatim – Langkah nyata DPRD Kabupaten Gresik untuk memperkuat regulasi dan pelayanan publik terwujud. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, bersama Wakil Ketua DPRD dan Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) resmi ditetapkan setelah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.
Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda, menjelaskan bahwa ketiga Ranperda ini telah melalui proses penyempurnaan bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, memastikan setiap substansi dan redaksional sesuai ketentuan hukum.
“Dengan terpenuhinya seluruh tahapan, ketiga Ranperda ini siap menjadi Peraturan Daerah yang akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya, Jumat, 27 Februari 2026.
Politikus PPP ini menerangkan, tiga Ranperda yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna meliputi yakni Pengelolaan Pemakaman, Pelayanan Publik dan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
"Penetapan ini juga menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan diharapkan Pemkab Gresik segera menyusun peraturan pelaksana agar implementasinya efektif di lapangan," terang Huda.
Ditempat yabg sama, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menekankan bahwa rapat paripurna ini bukan sekadar formalitas. Tapi untuk memperkuat regulasi dan tata kelola pemerintahan.
“Ini adalah wujud komitmen DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk memperkuat regulasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Gresik,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah, memberi dampak positif langsung kepada masyarakat Gresik.
