F-Buminu Sarbumusi Sebut tak Bijak Memandang Negatif Institusi Polri Karena Ulah Oknum Polisi

Jakarta, VIVA Jatim-Polri masih mempunyai pekerjaan rumah untuk memperbaiki citranya di masyarakat. Pasalnya, adanya beberapa oknum polisi yang melanggar aturan hukum membuat institusi kepolisian mendapatkan getahnya.

Ketua Umum Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (F-Buminu Sarbumusi), Ali Nurdin menilai tak bijak jika kesalahan salah satu oknum kemudian mengeneralisir kinerja institusi kepolisian. Menurutnya tidak tepat menilai negatif institusi polisi hanya karena ulah salah satu oknum.

Ia menegaskan, F-Buminu Sarbumusi tidak menutup mata terhadap adanya oknum aparat yang melakukan pelanggaran. Ia pun mendorong wajib diproses hukum jika ada oknum aparat yang melanggar hukum.

“Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang boleh dilindungi hanya karena seragam. Tetapi kesalahan oknum bukan berarti kita menggeneralisir kesalahan institusi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Ali menilai di dalam institusi kepolisian terdapat banyak anggota yang bekerja dengan jujur. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa serangan membabi buta terhadap institusi kepolisian hingga muncul wacana pembubaran merupakan langkah berbahaya.

“Jika kepolisian bubar demokrasi terancam bubar. Dan jika demokrasi bubar, yang terancam bukan sekadar sistem politik, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan bangsa ini menyelesaikan persoalan dengan cara membersihkan, mengadili, dan memperbaiki sistemnya. Bukan dengan merobohkan lembaganya hanya karena emosi.

Ali juga mengajak masyarakat untuk bersikap jujur dalam melihat persoalan hukum. Pelaku kejahatan bisa berasal dari berbagai latar belakang baik itu aparatur sipil negara, politikus dan aparat penegak hukum.

“Kejahatan tidak memilih profesi, kejahatan memilih kesempatan,” tegasnya.

Ia pun menyerukan agar masyarakat bersikap dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan yaitu dengan menghukum oknum aparat yang melanggar hukum. Kemudian memperbaiki sistem serta mengawasi institusi secara ketat tanpa membenci.

“Indonesia membutuhkan keberanian untuk menuntut keadilan, sekaligus kebijaksanaan untuk menjaga pilar-pilar negara agar tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan berdaya saing,” tuturnya.

Ali menyebut bahwa kepolisian sebagai institusi memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi yang berbasis pada supremasi hukum. Namun Ali menghagai terhadap perbedaan pendapat terkait institusi kepolisian.