DPRD Gresik Dorong Penataan Driyorejo, Normalisasi Sungai hingga Relokasi untuk Warga

Rapat Gabungan antara DPRD, Pemkab dan Dinas Kabupaten Gresik.
Sumber :
  • Tofan Bram Kumara

Gresik, VIVA Jatim-Penertiban bangunan liar di atas saluran irigasi di Dusun Semambung, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, menjadi titik awal langkah serius Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurai persoalan banjir yang selama ini menghantui kawasan tersebut.

img_title Terhambat LSD, DPRD Gresik Dorong 2 Opsi Penyesuaian Perda RTRW 2026–2046

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik bersama Bupati, jajaran Dinas terkait, hingga Pemerintah Desa menggelar rapat koordinasi, Kamis, 9 April 2026, untuk memastikan penertiban tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan solusi jangka panjang penanganan banjir.

Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menjelaskan penertiban bangunan liar dan penanganan banjir merupakan satu paket kebijakan yang tidak bisa dipisahkan. Langkah tegas ini diambil setelah banyaknya aduan masyarakat terkait banjir yang terus berulang.

img_title DPRD Gresik Sepakati 4 Ranperda Inisiatif Masuk Propemperda Akhir Tahun 2026

“Penertiban ini bukan semata penegakan aturan, tetapi bagian dari solusi mengatasi banjir yang sudah lama menjadi keluhan warga,” ujarnya.

Secara hukum, DPRD menilai pembongkaran bangunan liar telah sesuai aturan. Izin para pedagang diketahui telah habis sejak 2008 dan tidak pernah diperpanjang. Meski demikian, DPRD mengingatkan agar pendekatan sosial tetap menjadi prioritas.

img_title Saat DPRD Gresik Terima Kunjungan Edukatif Mahasiswa Sekaligus Perangkat Desa

Syahrul menekankan pentingnya kejelasan relokasi bagi para pedagang yang terdampak. Relokasi tidak sekadar memindahkan, tetapi harus mampu menciptakan pusat ekonomi baru.

“Harus ada format relokasi yang jelas. Tempat baru diharapkan bisa menjadi sentra UMKM yang lebih representatif dan berkelanjutan,” terang politisi PKB ini.

Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa penggunaan lahan oleh pedagang sejak awal bersifat sementara dan dapat dicabut sewaktu-waktu demi kepentingan umum.

Ia menilai keberadaan bangunan di atas aliran sungai menjadi salah satu penyebab utama banjir yang kerap melanda wilayah Gresik selatan.

“Kalau menyangkut kepentingan umum seperti penanganan banjir, pemerintah berhak menarik kembali izin tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, dukungan juga datang dari DPRD lintas Komisi. Ketua Komisi I, Muhammad Rizaldi Saputra, menyatakan pihaknya siap mengawal penuh program penanganan banjir, mulai dari normalisasi sungai hingga perbaikan infrastruktur.

“Kami di DPRD siap mendukung penuh, mulai dari normalisasi sungai hingga penanganan infrastruktur. Persoalan banjir ini sudah sangat meresahkan masyarakat,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
img_title