Mahfud MD Soroti Lemahnya Perlindungan Pasukan Perdamaian di Lebanon

Surabaya, VIVA Jatim-Mohammad Mahfud MD mendesak pemerintah bersikap tegas menyusul kembali gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Menurut Mahfud, penugasan prajurit TNI ke luar negeri merupakan mandat negara, sehingga keselamatan mereka harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.

“Prajurit TNI ke sana adalah tugas negara. Oleh sebab itu harus dijamin juga keselamatannya. Kalau tidak selamat, harus ada proses untuk menjelaskan mengapa itu terjadi,” kata Mahfud saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.

Mahfud juga menyoroti belum jelasnya pihak yang memiliki kendali penuh terhadap komando dan jaminan keamanan pasukan perdamaian di wilayah konflik tersebut.

Ia menilai, kondisi di lapangan semakin kompleks karena adanya pihak-pihak yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan internasional.

“Meskipun kita tahu pasukan perdamaian itu di bawah PBB, tetapi ada pengaruh-pengaruh seperti Israel misalnya, yang tidak tunduk pada aturan-aturan PBB untuk menjaga pasukan perdamaian,” ujarnya.

Mahfud menambahkan, serangan di wilayah konflik kerap terjadi tanpa membedakan target. Tidak hanya menyasar fasilitas sipil seperti rumah sakit dan tenaga medis, tetapi kini juga berdampak pada pasukan perdamaian, termasuk prajurit Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, ia meminta pemerintah mempertegas posisi Indonesia dalam misi di Lebanon sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh prajurit yang bertugas.

Saat ditanya terkait kemungkinan penarikan pasukan TNI dari Lebanon, Mahfud menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah dan institusi TNI.

“Itu urusan TNI, saya tidak tahu kebijakannya,” tegasnya.

Sebagai informasi, saat ini terdapat empat prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian bersama United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).